TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat penanganan bencana alam di daerah, salah satunya melalui pengamanan badan jalan pada ruas Air Dingin–Muara Aman di STA 33+00. Proyek tersebut merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana longsor yang terjadi di Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengatakan, selesainya pembangunan pelapis tebing di lokasi longsor menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menilai respons cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sangat membantu dalam mempercepat pemulihan infrastruktur yang sempat terputus akibat bencana.
“Alhamdulillah, usulan dari pemerintah daerah direspons dengan cepat oleh pemerintah pusat. Kini pelapis tebing telah rampung, sehingga badan jalan kembali aman dan dapat dilalui masyarakat tanpa rasa khawatir,” ujar Helmi saat meninjau lokasi.
Menurutnya, ruas Air Dingin–Muara Aman memiliki peran strategis karena menjadi jalur utama penghubung antarwilayah di Provinsi Bengkulu. Jalan tersebut tidak hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi penopang aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Helmi menegaskan, pemerintah provinsi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) akan terus meningkatkan kewaspadaan, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana alam. Ia memastikan Pemprov Bengkulu siap bergerak cepat apabila terjadi situasi darurat di kabupaten atau kota.
“Mitigasi bencana tidak bisa menunggu kejadian. Kita harus siap sebelum bencana datang, baik dari sisi perencanaan, infrastruktur, maupun koordinasi lintas lembaga,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pascabencana bukan hanya soal memperbaiki kerusakan, tetapi juga memperkuat daya tahan wilayah terhadap potensi bencana di masa depan. Menurutnya, keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap program rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kami ingin memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal. Infrastruktur jalan sangat vital, sehingga pengamanannya harus dilakukan secara maksimal agar risiko bencana serupa dapat diminimalkan,” kata Raditya.
Ia menambahkan, BNPB akan terus mendukung pemerintah daerah melalui berbagai program mitigasi, termasuk penguatan tebing, pembangunan jembatan, serta peningkatan kapasitas daerah dalam manajemen risiko bencana. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan dampak kerugian sosial dan ekonomi apabila bencana kembali terjadi.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Lebong. Bupati Lebong, Azhari, mengungkapkan rasa terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat dan Pemprov Bengkulu. Ia menilai, proyek pengamanan badan jalan sangat membantu masyarakat yang sebelumnya sempat kesulitan akibat terganggunya akses transportasi.
“Kini akses jalan sudah kembali normal dan masyarakat merasa lebih aman. Kami sangat mengapresiasi kerja sama yang solid antara BNPB dan pemerintah provinsi,” ujar Azhari.
Ia berharap, ke depan kolaborasi lintas pemerintahan dapat terus diperkuat, terutama dalam aspek pencegahan. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Lebong yang didominasi perbukitan dan curah hujan tinggi, potensi longsor masih menjadi ancaman serius.
Sebelumnya, BNPB mengalokasikan anggaran sekitar Rp34 miliar untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Bengkulu. Anggaran tersebut digunakan untuk sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan Jembatan Air Mata di Kabupaten Seluma, pelapis tebing di Desa Air Dingin Kabupaten Rejang Lebong, serta pengamanan tebing di Kelurahan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong.
Selain meninjau infrastruktur, Gubernur Helmi Hasan juga menyerahkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian untuk mendukung produktivitas petani, bantuan dari Baznas, alat olahraga, kursi roda, tongkat, hingga alat bantu pendengaran bagi warga yang membutuhkan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemulihan pascabencana tidak hanya berhenti pada perbaikan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dalam jangka panjang.
