Skip to main content

Pimpinan DPRD Bengkulu Utara Panggil Sebagian SKPD untuk Pembahasan APBD 2024: Kontroversi dan Pertanyaan

Pimpinan DPRD Bengkulu Utara Panggil Sebagian SKPD untuk Pembahasan APBD 2024: Kontroversi dan Pertanyaan.di ruang tunggu gedung DPRD Bengkulu Utara.Senin (20/11)(ft : Gunawan teropongpublik,co,id )

TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Suasana di Kantor DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menjadi sorotan setelah pemanggilan sebagian SKPD atau OPD oleh Ketua DPRD Kabupaten, Sonti Bakara, SH, mengundang kontroversi. Pemanggilan ini terkait agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bengkulu Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.Senin (20/11)

Kehadiran para SKPD itu dipanggil secara berbeda-beda. Beberapa SKPD menerima undangan resmi, sementara yang lainnya hanya mendapat pemberitahuan melalui pesan singkat WhatsApp (WA) atau telepon, tanpa surat undangan formal.

Ketika diwawancarai, seorang Kepala SKPD yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan kebingungannya terkait pemanggilan yang tidak melalui undangan resmi. "Kami beberapa SKPD ini bingung juga, kenapa kami dipanggil melalui WA dan tidak ada undangan pemanggilan secara resmi," ungkapnya.

Namun, terdapat kontradiksi antara pemanggilan ini dengan isi undangan resmi yang dirilis oleh DPRD Bengkulu Utara. Dalam undangan tersebut, hanya 8 dari sejumlah SKPD yang diundang, menyisakan sejumlah kepala SKPD yang tidak termasuk dalam daftar undangan.

Dari pantauan media, terlihat beberapa kepala SKPD yang tidak termasuk dalam daftar undangan harus menunggu di ruang tunggu gedung DPRD Bengkulu Utara hingga pukul 17.00 WIB. Mereka antara lain dari Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Nakertrans, dan Kepala Kesbangpol.

Kejanggalan dalam pemanggilan ini juga menimbulkan pertanyaan terkait ketaatan pimpinan DPRD Bengkulu Utara terhadap surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemdagri RI) tanggal 9 Oktober 2023. Surat tersebut menjelaskan tata cara dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD dengan DPRD yang seharusnya diikuti.

Sementara Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Utara, Herliyanto, S.IP dari Partai Gerindra, secara tegas meminta agar media tidak mengambil foto saat para SKPD bersama unsur pimpinan DPRD Bengkulu Utara sedang berada di dalam ruangan ketua DPRD, menyiratkan adanya ketertutupan dalam pertemuan tersebut.

Kami akan terus memantau perkembangan ini untuk memberikan informasi lebih lanjut seiring munculnya klarifikasi dari pihak terkait.(ADV)

Pewarta : Gunawan 

Editing : Adi Saputra