SUMATERA UTARA,TEROPONGPUBLIK.COM>><<PT Perkebunan Sumatera Utara sebagai salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus segera melakukan terobosan-terobosan positif dan harus segera sehat kembali setelah mengalami masa kolaps yang cukup parah akhir-akhir ini". Demikian disampaikan Ahmad Hadian, S.Pd.I anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara kepada wartawan di kantor Fraksi PKS pada Selasa 22 Oktober 2019.
Lebih lanjut Sekretaris Fraksi PKS yang lebih akrab disapa Kang Hadian ini menyatakan bahwa pasca digantinya manajemen PTPSU beberapa bulan yang lalu oleh Gubernur Sumut, rakyat Sumut menanti gebrakan-gebrakan positif yang dibuat oleh Direktur nya yang baru.
"Tempo hari ada penggantian KTU tuh, bagus itu, terus yang lainnya apa? Rakyat Sumut menunggu action Direktur yang baru. Kalau perlu bersihkan jajaran manajemen di lapangan dari oknum-oknum yang tidak baik. Perkebunan Sumut itu bisa untung dan maju asalkan semua pihak punya itikad baik untuk membangunnya. Jangan mencoba mencari keuntungan pribadi dalam mengelola nya, amanah itu harus dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab. Selain itu manajemen harus kreatif melakukan diversifikasi usaha yang sekiranya bisa menjadi tambahan keuntungan bagi perusahaan dengan tentunya harus sesuai pula dengan aturan yang berlaku, sepanjang sesuai aturan jalankan saja, misalnya Koperasi karyawan dibenahi dengan baik agar karyawan lebih sejahtera. Dan dimungkinkan juga jika ada usaha peternakan, penggemukan sapi misalnya. Sekali lagi asal dikelola secara profesional dan transfaran". Tambah Hadian.
Diketahui bahwa sebelumnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Gubernur Sumatera Utara telah mengganti Komisaris dan Dewan Direksi PT. Perkebunan Sumatera Utara secara mendadak.
"Pergantian ini demi meningkatkan kualitas pendapatan asli daerah untuk Pemprov Sumut". Kata Gubernur Edy Rahmayadi saat itu.
"Nah jadi sekarang, kita menunggu nih, apakah Manajemen baru PT PSU mampu menyahuti permintaan Gubernur? Saya selaku anggota DPRD Sumut yang kebetulan perkebunan itu berlokasi di Dapil saya, tentunya punya tugas khusus memperhatikan nya, sebab perkebunan ini disamping harus mampu menyumbangkan PAD pada kas Pemprov juga ada ratusan orang karyawan diderah itu yang harus disejahterakan. Saya dengar akan ada rasionalisasi pengurangan karyawan. Jika itu memang perlu dilakukan demi efisiensi dan menyehatkan perusahaan, silahkan lalukan, tapi ingat karyawan jangan dirugikan, hak-hak normatif nya sesuai peraturan ketenaga kerjaan wajib diperhatikan". Demikian pungkas Hadian mengakhiri wawancara nya.
