TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Pagar Alam terus mematangkan arah pembangunan daerah melalui Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang memasuki hari kedua ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah bersama Wakil Wali Kota Hj. Bertha, di Balai Pertemuan Rumah Dinas Wali Kota Pagar Alam, Rabu (11/03/2026).
Rapat koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari camat, lurah, hingga para ketua RT dan RW di wilayah Kecamatan Pagar Alam Selatan. Keterlibatan seluruh elemen ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran bagi masyarakat.
Pada awal kegiatan, Pemerintah Kota Pagar Alam juga menyalurkan insentif bagi para RT dan RW di Kecamatan Pagar Alam Selatan sebagai bentuk apresiasi atas peran mereka dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Rapat koordinasi RKPD ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi sekaligus merumuskan perencanaan program pembangunan ke depan. Melalui pertemuan tersebut, seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan program kerja agar berjalan efektif dan terkoordinasi hingga ke tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan.
Selain membahas capaian program pembangunan sebelumnya, forum ini juga dimanfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui RT dan RW sebagai perwakilan langsung dari lingkungan masing-masing.
Dalam kesempatan itu, para peserta rapat turut menyampaikan berbagai masukan terkait persoalan pelayanan publik yang masih dihadapi masyarakat. Diskusi dan sesi tanya jawab pun berlangsung aktif, mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat lingkungan memiliki peran penting dalam menyampaikan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan mereka dalam penyusunan RKPD dinilai sangat strategis guna memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oliansyah menekankan pentingnya kerja sama dan kolaborasi antara seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW.
Ia mengajak semua pihak untuk terus menjaga komunikasi yang baik serta membangun koordinasi yang solid agar berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Pagar Alam.
“Pembangunan akan berhasil apabila kita semua mampu bersinergi dan bekerja sama dengan baik. Dengan kolaborasi yang kuat, manfaat dari program pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” ujar Ludi.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang belakangan ini menjadi perhatian di Kota Pagar Alam. Ia mengungkapkan bahwa harga gas bersubsidi tersebut bahkan dilaporkan mencapai lebih dari Rp40 ribu per tabung di sejumlah tempat.Menanggapi kondisi tersebut, Ludi Oliansyah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik penjualan gas yang melebihi harga yang semestinya.
Ia meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan penjual yang mematok harga terlalu tinggi. Bahkan, ia menyarankan agar masyarakat dapat merekam bukti penjualan tersebut melalui media sosial sebagai bahan laporan.
“Saya tegaskan, jika ada penjual gas elpiji 3 kilogram yang menjual di atas Rp30 ribu sampai Rp40 ribu, jangan takut untuk melaporkannya. Silakan rekam dan laporkan, nanti akan kami tindak langsung,” tegasnya.
Wali Kota juga meminta seluruh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga lingkungan untuk turut aktif mengawasi distribusi gas elpiji bersubsidi. Ia menekankan bahwa persoalan ini harus menjadi perhatian bersama karena telah menjadi keluhan utama masyarakat.Menurutnya, camat, lurah, RT, RW, hingga aparat penegak hukum perlu turun langsung melakukan pengawasan guna memastikan distribusi gas berjalan sesuai ketentuan.
Selain membahas persoalan gas elpiji, forum rakor tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan para ketua RT dan RW.
Melalui diskusi tersebut, berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah. Ludi Oliansyah menegaskan bahwa seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya merealisasikan 14 program prioritas yang menjadi janji politik dirinya bersama Wakil Wali Kota Hj. Bertha.
“Kami ingin mendengar langsung apa saja keluhan dari RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat. Jika ada persoalan, kita akan bersama-sama mencari solusi agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
