Skip to main content

Sampah Menumpuk, Wali Kota Bengkulu Turun Tangan

Sampah Menumpuk, Wali Kota Bengkulu Turun Tangan

TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Kota Bengkulu kembali dihadapkan pada persoalan pelik pengelolaan sampah. Selasa (27/1/2026), suasana di halaman Kantor Wali Kota Bengkulu, Kelurahan Bentiring, mendadak berubah tidak biasa setelah sejumlah truk pengangkut sampah datang dan menurunkan muatannya di area perkantoran.

Aksi itu bukan tanpa alasan. Para sopir yang terlibat menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang dinilai sudah tidak layak dilalui.
Tumpukan sampah yang berserakan di depan kantor pemerintahan tersebut menjadi simbol protes keras atas kondisi infrastruktur yang selama ini mereka hadapi.

Para sopir mengaku, setiap hari harus berjibaku dengan jalan berlumpur, berlubang, dan licin saat menuju lokasi pembuangan. Ketika hujan turun, kondisi tersebut semakin parah hingga tak jarang kendaraan pengangkut sampah terjebak atau rusak.

Menurut sejumlah sopir, akses menuju TPA bukan hanya menyulitkan, tetapi juga membahayakan. Banyak kendaraan yang harus mengantre lama karena terjebak di jalan yang rusak. Situasi itu berdampak langsung pada keterlambatan pengangkutan sampah di sejumlah wilayah Kota Bengkulu. Akibatnya, sampah menumpuk di permukiman dan menimbulkan keluhan dari masyarakat.

“Kami ini hanya menjalankan tugas. Tapi kalau jalannya seperti ini terus, bagaimana kami bisa bekerja dengan maksimal?” ujar salah seorang sopir di sela-sela aksi.
Mereka menilai, kondisi TPA yang sudah penuh dan akses jalan yang buruk membuat pekerjaan semakin berat. Para pengemudi berharap pemerintah segera turun tangan melakukan perbaikan nyata, bukan sekadar janji.

Menanggapi peristiwa tersebut, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengaku baru mengetahui aksi buang sampah itu setelah mendapatkan laporan di tengah aktivitasnya. Saat kejadian berlangsung, Dedy sedang menjalankan agenda pelayanan publik terkait program BPJS gratis bagi warga.

“Saya sedang menjalankan kegiatan BPJS untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan gratis. Baru setelah itu saya dapat kabar bahwa ada aksi dari sopir-sopir sampah di kantor wali kota,” ungkap Dedy.

Ia memahami keresahan para sopir karena persoalan TPA memang sudah lama menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Dedy menjelaskan bahwa Pemkot Bengkulu sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk perluasan kawasan TPA. Namun pada tahun anggaran sebelumnya, pelaksanaannya terkendala waktu yang sangat terbatas.

“Tahun lalu memang sudah kita anggarkan untuk perluasan TPA, tetapi karena waktu terlalu mepet, pengerjaannya belum maksimal. Untuk tahun 2026 ini, anggarannya kembali kita siapkan agar persoalan ini bisa ditangani lebih serius,” jelasnya.

Dedy juga tidak menampik bahwa kapasitas TPA saat ini sudah jauh melampaui daya tampung. Kondisi overload tersebut memicu berbagai persoalan teknis, mulai dari antrean truk hingga sulitnya pengelolaan limbah secara optimal. Hal ini turut memperburuk kondisi jalan dan area sekitar TPA.

Meski demikian, orang nomor satu di Kota Bengkulu itu menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang dilakukan dengan membuang sampah di lingkungan kantor pemerintahan. Menurutnya, aksi tersebut justru menimbulkan persoalan baru dan tidak sejalan dengan semangat membangun kota secara bersama-sama.
“Keluhan mereka bisa saya pahami. Tapi cara memprotes dengan membuang sampah di kantor pemerintah adalah tindakan yang kurang bijak,” tegas Dedy.

Ia mengajak semua pihak, termasuk para sopir pengangkut sampah, untuk mengedepankan dialog dan kerja sama dalam menyelesaikan masalah.
Menurutnya, pembangunan kota tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan keterlibatan semua elemen, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Kita ini satu tim. Kalau mau Kota Bengkulu lebih baik, harus kita bangun dengan cara-cara yang baik pula. Mari kita duduk bersama, bekerja sama, dan mencari solusi yang paling tepat,” pungkasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa persoalan sampah bukan hanya soal pengangkutan, tetapi juga menyangkut infrastruktur, manajemen TPA, serta komunikasi antara pemerintah dan para pelaksana di lapangan. Tanpa pembenahan yang menyeluruh, konflik serupa berpotensi kembali terjadi dan berdampak pada kebersihan serta kenyamanan kota.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra