TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>> Pemerintah Kabupaten Seluma menunjukkan komitmennya dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) dengan menghadiri rapat pembahasan rencana tindak lanjut nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Badan Bank Tanah. Kegiatan tersebut digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (11/02/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, S.E., M.SE., M.A hadir langsung dalam pertemuan tersebut bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab Seluma. Kehadiran jajaran Pemkab Seluma menjadi bagian dari sinergi lintas daerah untuk memastikan pengelolaan lahan berjalan sesuai regulasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Rapat strategis itu dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar. Selain dihadiri para Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu, forum tersebut juga melibatkan perwakilan Badan Bank Tanah, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu, serta OPD terkait dari berbagai daerah.
Dalam arahannya, Khairil Anwar mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi awal, terdapat sekitar 20 titik lahan eks HGU yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Lahan-lahan tersebut dinilai memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di bawah kewenangan Bank Tanah.
“Sebaran eks HGU ini berada di Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Lebong, hingga Kaur. Total luasannya mencapai ribuan hektare,” jelas Khairil dalam forum tersebut.
Ia menegaskan, data tersebut masih bersifat sementara dan berpeluang bertambah seiring proses verifikasi lanjutan. Selain eks HGU, terdapat pula tanah-tanah terlantar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang berpotensi masuk dalam skema pengelolaan Bank Tanah.
Menurutnya, keberadaan Bank Tanah menjadi instrumen penting pemerintah dalam memastikan ketersediaan lahan untuk kepentingan pembangunan. Lahan yang dikelola nantinya dapat dimanfaatkan untuk berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, kawasan industri, pertanian, hingga perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekda Seluma, Deddy Ramdhani, menyambut baik langkah koordinatif tersebut. Ia menilai, pembahasan ini penting untuk memperjelas status dan arah pemanfaatan lahan eks HGU, khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan kejelasan pengelolaan, diharapkan tidak ada lagi lahan yang terbengkalai dan tidak produktif.
“Kami tentu mendukung upaya pemerintah provinsi dan pusat dalam menata kembali lahan-lahan eks HGU agar dapat memberi dampak ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” ujar Deddy usai rapat.
Ia menambahkan, Pemkab Seluma siap melakukan pendataan serta sinkronisasi data bersama instansi terkait guna memastikan proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan di lapangan.
Forum tersebut juga menjadi ruang diskusi untuk membahas langkah teknis lanjutan, termasuk mekanisme penetapan HPL, peran pemerintah daerah dalam pengawasan, serta pola kerja sama pemanfaatan lahan ke depan. Badan Bank Tanah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan aset negara dapat berjalan efektif.
Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan proses tindak lanjut nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Badan Bank Tanah dapat segera direalisasikan. Optimalisasi lahan eks HGU diyakini tidak hanya akan memperkuat perencanaan tata ruang, tetapi juga membuka peluang investasi dan penciptaan lapangan kerja baru di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Seluma.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
