TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu semakin memantapkan langkah pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Bengkulu, sebuah program pendidikan unggulan yang masuk dalam proyek strategis nasional. Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui rapat khusus pembahasan status dan kejelasan lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan sekolah, yang digelar pada Rabu pagi (14/1).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu dan dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Pertemuan ini melibatkan berbagai unsur terkait, mulai dari perwakilan Bagian Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), tokoh masyarakat, hingga instansi teknis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan rencana pembangunan tersebut.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar program daerah, melainkan bagian dari kebijakan nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Oleh karena itu, seluruh pihak di daerah diminta berperan aktif untuk mendukung dan menyukseskan realisasi program tersebut.
“Sekolah Rakyat ini merupakan program prioritas nasional dan menjadi atensi khusus Presiden Prabowo. Pemerintah provinsi berkewajiban memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, mulai dari penyediaan lahan, pematangan lokasi, hingga koordinasi lintas kementerian. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Herwan.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 93.720 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Lahan tersebut sebelumnya telah melalui tahapan pematangan awal, serta penentuan titik nol pembangunan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar dimulainya konstruksi fisik.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta menjelaskan kronologis yang berkaitan dengan status lahan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan setiap persoalan secara terbuka, transparan, dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku.
“Kami tidak menutup ruang dialog. Semua pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Setiap masukan akan kami catat, kami telaah kronologinya, dan kami pelajari dasar hukumnya. Penyelesaian akan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun negara,” tegas Herwan usai rapat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dapat diselesaikan dalam tahun ini. Dengan demikian, pada tahun ajaran berikutnya sekolah tersebut sudah dapat difungsikan secara penuh dan menampung peserta didik sesuai kapasitas yang direncanakan.
Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas dan merata. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tetap memiliki kesempatan menempuh pendidikan hingga jenjang menengah atas.
Di Provinsi Bengkulu, Sekolah Rakyat direncanakan dibangun di dua wilayah, yakni Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu. Untuk Kota Bengkulu, sekolah tersebut diberi nama Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 6 Kota Bengkulu.
Sambil menunggu rampungnya pembangunan gedung permanen, proses belajar-mengajar SRMA 6 Kota Bengkulu saat ini telah berjalan di Sentra “Dharma Guna” Bengkulu, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kegiatan pembelajaran telah dimulai sejak tahun ajaran 2025.
Sekolah Rakyat menerapkan sistem asrama dan menyediakan layanan pendidikan gratis 100 persen mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Seluruh biaya pendidikan, kebutuhan siswa, hingga fasilitas penunjang ditanggung oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan dukungan kolaborasi lintas kementerian dan pihak swasta.
Salah satu keunggulan Sekolah Rakyat terletak pada pendekatan pembelajaran yang lebih personal dan fleksibel, menyesuaikan kebutuhan serta potensi peserta didik. Meski demikian, sekolah ini tetap mengacu pada Kurikulum Nasional, sehingga ijazah yang diterbitkan memiliki kesetaraan penuh dengan sekolah formal lainnya.
Dengan kehadiran Sekolah Rakyat di Bengkulu, pemerintah berharap tidak ada lagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terhambat mengenyam pendidikan karena keterbatasan ekonomi, sekaligus membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
