TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mematangkan langkah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rapat lanjutan yang digelar pada Selasa (14/4/2026). Agenda ini menjadi tindak lanjut dari studi tiru yang sebelumnya dilakukan ke Provinsi Riau dan Sumatera Barat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rapat tersebut difokuskan pada upaya menggali potensi pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal, terutama dari sektor pajak air permukaan. Pemerintah daerah menilai sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi PAD secara signifikan.
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa keberhasilan daerah lain dalam meningkatkan PAD tidak terlepas dari kekuatan kerja sama tim yang solid dan terkoordinasi dengan baik antarinstansi.
Menurutnya, hasil studi banding menunjukkan masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal di Bengkulu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pengelolaan pajak air permukaan yang dinilai belum maksimal.
“Dari hasil studi tiru ke Riau dan Sumatera Barat, kita melihat adanya potensi besar yang belum tergarap secara maksimal, khususnya pada sektor pajak air permukaan. Ini harus menjadi perhatian bersama seluruh OPD agar bisa dipetakan dengan baik dan dikelola secara optimal,” ujar Mian.
Ia menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dalam mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baru maupun mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Tanpa koordinasi yang kuat, menurutnya, target peningkatan PAD akan sulit tercapai.
Sebagai perbandingan, Provinsi Riau yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan sektor perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, mampu memaksimalkan pendapatan dari pajak air permukaan hingga mencapai ratusan miliar rupiah. Keberhasilan ini dinilai sebagai contoh konkret yang dapat diadaptasi oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Mian juga mengingatkan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menghadapi tantangan cukup berat, terutama akibat adanya pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kinerja atau menghambat inovasi daerah.
Sebaliknya, situasi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber pendapatan baru. Ia menyebutkan bahwa arahan dari Menteri Dalam Negeri juga menekankan pentingnya optimalisasi potensi lokal guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“TKDD kita memang mengalami pemotongan. Tapi ini justru menjadi tantangan bagi kita untuk lebih serius menggali potensi yang ada. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, seluruh OPD diminta untuk segera melakukan pemetaan potensi di sektor masing-masing, termasuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang sudah berjalan. Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan strategi yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan PAD.
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga berencana memperkuat sistem pengawasan dan pendataan terhadap objek pajak, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis mampu meningkatkan PAD secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan memperkuat pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
