TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu bersama jajaran TNI memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kodam XXI/Radin Inten dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu.
Kegiatan berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (3/9/2026). Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi turut hadir dalam agenda tersebut bersama kepala daerah lainnya dari seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Penandatanganan kerja sama ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antara institusi TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Program Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih Bengkulu.
Hadir dalam kegiatan itu Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta sejumlah undangan.
Program Bantu Rakyat dirancang untuk mendukung pembangunan berbagai fasilitas yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur, terutama di wilayah yang masih membutuhkan dukungan pembangunan.
Sejumlah sektor yang menjadi sasaran program tersebut antara lain pembangunan dan perbaikan sekolah, puskesmas, jembatan, jalan desa, hingga rumah ibadah.
Dengan cakupan tersebut, program ini diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, konektivitas antarwilayah, serta fasilitas sosial dan keagamaan.
Keterlibatan pemerintah daerah menjadi penting dalam memastikan program dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat.
Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan Program Bantu Rakyat adalah dukungan pembiayaannya. Program tersebut tidak menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun APBD pemerintah kabupaten dan kota.
Program ini merupakan bagian dari program langsung Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui TNI.
Dengan skema tersebut, pemerintah daerah bersama jajaran TNI akan mengoptimalkan koordinasi agar pelaksanaan program dapat diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Sinergi lintas lembaga diharapkan mampu memperluas manfaat pembangunan tanpa menambah beban anggaran daerah.
Kehadiran seluruh kepala daerah dalam penandatanganan kesepakatan menjadi sinyal penting bahwa pembangunan membutuhkan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjawab seluruh kebutuhan masyarakat, sehingga kolaborasi dengan TNI menjadi salah satu langkah strategis.
Program yang menyasar fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan rumah ibadah juga dinilai memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal proses pelaksanaan program di wilayah masing-masing.
Sinergi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjalankan agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Bagi Kota Bengkulu, keterlibatan Wali Kota Dedy Wahyudi dalam agenda tersebut menunjukkan dukungan pemerintah kota terhadap berbagai upaya kolaboratif yang bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Ke depan, koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran TNI diharapkan semakin solid sehingga Program Bantu Rakyat dapat terlaksana secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
