TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Kota Bengkulu menyambut kedatangan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI yang melakukan agenda kerja di Provinsi Bengkulu. Kedatangan rombongan legislatif tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi di Aula VIP Bandara Fatmawati Soekarno pada Kamis (9/4/2026).
Rombongan DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim Willy Aditya, yang datang bersama sejumlah anggota tim dan staf pendukung. Kehadiran mereka merupakan bagian dari agenda pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di daerah.
Suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Pemerintah Kota Bengkulu menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut karena dinilai dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pemasyarakatan.
Agenda Rapat Dengar Pendapat Bidang Pemasyarakatan
Dalam rangkaian kunjungan kerja ini, Tim Komisi XIII DPR RI dijadwalkan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait. Pertemuan tersebut melibatkan pejabat dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, serta jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bengkulu beserta pejabat struktural lainnya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah provinsi tersebut.
Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, mulai dari kapasitas hunian, program pembinaan warga binaan, hingga peningkatan kualitas layanan terhadap masyarakat.
Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Kinerja
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Bengkulu merupakan bagian dari upaya pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di sektor pemasyarakatan. Melalui dialog langsung dengan para pejabat daerah dan aparat pemasyarakatan, DPR RI berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi lapangan.
Diskusi yang dilakukan dalam agenda ini diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi konstruktif guna memperbaiki tata kelola sistem pemasyarakatan di Indonesia. Terutama dalam menghadapi berbagai tantangan seperti kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan, peningkatan kualitas pembinaan narapidana, serta penguatan program reintegrasi sosial.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh setiap langkah yang dilakukan pemerintah pusat dan DPR RI dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis, profesional, dan berorientasi pada pembinaan.
Menurutnya, keberadaan lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan agar warga binaan dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan sikap yang lebih baik.
Komitmen Meningkatkan Layanan Pemasyarakatan
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan muncul berbagai masukan serta solusi yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lembaga pemasyarakatan, khususnya di Provinsi Bengkulu. Pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi guna memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan optimal.
Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta DPR RI menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif dan berkeadilan. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan berbagai program pembinaan bagi warga binaan dapat berjalan lebih maksimal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
Kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ini sekaligus menjadi momentum untuk mempererat komunikasi antarinstansi dalam upaya memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia, sehingga mampu menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
