TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bengkulu yang dinilainya telah menunjukkan langkah nyata meskipun belum genap satu bulan menjabat. Menurut Dedy, berbagai upaya penegakan ketertiban dan pengamanan aset daerah sudah mulai terlihat langsung di lapangan.
“Belum sebulan menjabat sebagai Kasat Pol PP, tetapi sudah banyak yang dilakukan. Saya menyaksikan dan melihat langsung kinerjanya di lapangan,” ujar Dedy Wahyudi saat memberikan arahan kepada jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Dedy menilai, kecepatan bergerak dan keberanian mengambil langkah konkret menjadi modal penting bagi seorang pimpinan organisasi perangkat daerah, khususnya Satpol PP yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan dan tidak berhenti pada capaian awal semata.
Meski memberikan pujian, Dedy juga mengingatkan agar seluruh pejabat, termasuk Kasat Pol PP, tidak cepat merasa puas. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan konsistensi, inovasi, serta komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bengkulu juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja pejabat di lingkungan pemkot. Evaluasi tersebut tidak menutup kemungkinan berujung pada rotasi jabatan, sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan efektivitas birokrasi.
“Ke depan pasti akan ada evaluasi. Rotasi jabatan itu hal yang biasa dalam birokrasi. Tujuannya bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang tepat dan mampu bekerja sesuai target,” tegas Dedy.
Ia menekankan bahwa birokrasi pemerintah harus mulai menerapkan pola kerja yang berorientasi pada target, sebagaimana yang diterapkan di sektor swasta. Setiap pejabat, mulai dari kepala dinas, camat, hingga lurah, harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur.
“Kita di birokrasi juga harus punya target, seperti di swasta. Saya sebagai wali kota juga punya target dan selalu ditanya oleh masyarakat. Maka kepala dinas, camat, dan lurah juga harus punya target kerja yang jelas,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu berencana menyusun kontrak kerja yang lebih konkret bagi seluruh perangkat daerah. Kontrak kerja ini diharapkan menjadi acuan dalam menilai kinerja pejabat secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Melalui kontrak kerja tersebut, setiap perangkat daerah akan memiliki tanggung jawab yang terukur dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban, serta pelayanan publik yang lebih baik di Kota Bengkulu. Dedy berharap, dengan sistem kerja yang terarah dan terukur, kinerja pemerintahan akan semakin profesional dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
