Skip to main content

Wali Kota Dedy Wahyudi Tetapkan HET di Pantai Panjang, Pedagang Nakal Terancam Ditutup

Wali Kota Dedy Wahyudi Tetapkan HET di Pantai Panjang, Pedagang Nakal Terancam Ditutup

TEROPONGPUNLIK.CO.ID  <<>>  Menjelang musim libur Idulfitri yang identik dengan lonjakan kunjungan wisata, Pemerintah Kota Bengkulu bergerak cepat menata kawasan andalan daerah, Pantai Panjang. Wali Kota Dedy Wahyudi menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik penjualan dengan harga tidak wajar yang kerap dikeluhkan wisatawan.

Langkah ini disampaikan langsung Dedy saat bertemu para pedagang yang beraktivitas di sepanjang pesisir. Dalam suasana dialog terbuka, ia mengingatkan bahwa citra pariwisata Bengkulu tidak boleh dirusak oleh segelintir oknum yang memanfaatkan momentum liburan untuk meraup keuntungan berlebihan.

Menurutnya, kawasan wisata harus dikelola secara profesional dan berorientasi pada kenyamanan pengunjung. Ia pun meminta seluruh pelaku usaha menaati aturan yang akan diterapkan pemerintah. “Tidak boleh ada lagi harga yang mencekik wisatawan. Kalau masih ditemukan, akan ada sanksi tegas, bahkan dilarang berjualan,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, Dedy menginstruksikan Dinas Pariwisata bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Petugas akan rutin melakukan patroli sekaligus memantau praktik jual beli selama masa libur Lebaran.

Salah satu kebijakan yang segera diberlakukan adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk sejumlah komoditas yang paling sering menjadi sorotan. Di antaranya harga kelapa muda murni ditetapkan Rp10 ribu per buah, es teh dan air mineral Rp5 ribu per gelas atau botol. Sementara untuk tarif parkir, sepeda motor Rp2 ribu dan mobil Rp3 ribu.

Penetapan standar harga ini, kata Dedy, bukan untuk membatasi rezeki pedagang, melainkan menciptakan kepastian dan rasa aman bagi wisatawan. Ia menekankan bahwa para pedagang saat ini memanfaatkan lahan milik pemerintah tanpa dibebani biaya sewa. Karena itu, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur tata kelola, termasuk penyesuaian harga agar tetap rasional.

“Kita ingin membangun pariwisata yang ramah dan bersahabat. Kalau berjualan di lahan pribadi tentu berbeda. Tetapi di kawasan ini, yang merupakan aset pemerintah, harus ada aturan yang dipatuhi bersama,” ujarnya.

Untuk memastikan kebijakan tersebut diketahui luas, Pemkot Bengkulu akan memasang baliho dan spanduk besar di sejumlah titik strategis di sepanjang Pantai Panjang. Spanduk itu akan memuat daftar harga resmi makanan dan minuman, termasuk tarif parkir yang telah ditetapkan.

Tak hanya itu, pemerintah juga membuka ruang pengaduan langsung bagi wisatawan. Nomor WhatsApp Wali Kota, Kepala Dinas Pariwisata, serta Kasat Pol PP akan dicantumkan pada setiap spanduk. Dengan demikian, pengunjung yang merasa dirugikan dapat segera melapor jika menemukan praktik pungutan liar atau harga di luar ketentuan.

Dedy optimistis, penertiban harga akan berdampak positif terhadap peningkatan kunjungan wisata. Ia menyebut bahwa Pantai Panjang memiliki potensi besar sebagai destinasi unggulan, apalagi didukung panorama laut yang memanjang dan mudah diakses dari pusat kota.

Selain Pantai Panjang, Bengkulu juga memiliki destinasi lain seperti Danau Dendam Tak Sudah dan Belungguk Point yang kian diminati wisatawan. Jika seluruh kawasan ini dikelola dengan standar pelayanan yang baik, ia yakin jumlah kunjungan akan meningkat signifikan.

“Kalau wisatawan datang dalam jumlah besar dan merasa nyaman, dampaknya akan luas. UMKM tumbuh, tingkat hunian hotel naik, restoran ramai, hingga transportasi lokal ikut bergerak,” jelasnya.

Lebih jauh, Dedy menilai sektor pariwisata memiliki efek ganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah. Perputaran uang yang terjadi selama musim libur dapat menggerakkan berbagai sektor usaha masyarakat.

Karena itu, ia mengajak seluruh pedagang dan pelaku usaha untuk bersama-sama menjaga nama baik Bengkulu. Ia berharap tidak ada lagi keluhan soal harga tak masuk akal yang beredar di media sosial, yang berpotensi merusak reputasi daerah.

“Kita ingin wisatawan pulang membawa kesan baik, lalu kembali lagi dan mengajak keluarga serta kerabatnya. Itu kunci kemajuan pariwisata kita,” tutup Dedy.

Dengan kebijakan tegas ini, Pemerintah Kota Bengkulu menunjukkan keseriusannya menciptakan iklim wisata yang tertib, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Harapannya, Lebaran tahun ini menjadi momentum kebangkitan sektor pariwisata Bengkulu yang lebih profesional dan berdaya saing.

Pewarta : Amg 

Editing : Adi Saputra