TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penajaman terhadap rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap program yang masuk dalam perubahan anggaran benar-benar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan, pemerintah daerah tidak ingin seluruh usulan kegiatan dipaksakan untuk direalisasikan apabila kondisi fiskal belum memungkinkan. Karena itu, sejumlah rencana pekerjaan fisik kembali dikaji, terutama kegiatan yang membutuhkan anggaran cukup besar.
Menurut Dedy, penyesuaian tersebut bukan berarti pemerintah mengurangi perhatian terhadap pembangunan infrastruktur. Langkah itu dilakukan untuk mengatur kembali prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.
“Di perubahan ini beberapa kegiatan fisik kita evaluasi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan kita perbanyak,” kata Dedy.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD-P 2026 tetap mengacu pada proses perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat. Aspirasi warga menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan program yang akan dilaksanakan pemerintah.
Usulan tersebut dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan. Masukan tersebut kemudian menjadi bahan bagi pemerintah dalam menyusun skala prioritas pembangunan daerah.
BacaJuga : Seleksi Komisaris BPRS Fadhilah Bengkulu Diperpanjang, Pendaftaran Dibuka hingga 17 September/ https://www.teropongpublik.co.id/seleksi-komisaris-bprs-fadhilah-bengkulu-diperpanjang-pendaftaran-dibuka-hingga-17-september
Selain hasil Musrenbang, Pemkot Bengkulu juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD Kota Bengkulu. Pokok-pokok pikiran dewan yang berasal dari kegiatan reses turut diselaraskan dengan rencana kerja pemerintah daerah.
“Program pemerintah ini basisnya adalah hasil Musrenbang tingkat kelurahan, pemerintah tingkat kecamatan, dan ditambah oleh hasil reses dari teman-teman Dewan,” jelas Dedy.
Dari berbagai usulan yang telah dihimpun, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu kebutuhan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Perbaikan dan pembangunan jalan dinilai masih menjadi kebutuhan penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas warga, mobilitas ekonomi, hingga akses menuju fasilitas pelayanan publik.
Dedy mengakui kebutuhan terhadap pembangunan jalan di Kota Bengkulu masih cukup besar. Pemerintah telah mengerjakan sejumlah ruas jalan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kebutuhan di lapangan terus berkembang.
“Kita sudah membangun jalan, ada berapa puluh link jalan, mungkin ratusan link. Tapi ternyata memang dana kita terbatas,” ujarnya.
Keterbatasan kemampuan fiskal membuat pemerintah harus menentukan pekerjaan mana yang paling mendesak untuk dikerjakan terlebih dahulu. Dengan kondisi tersebut, tidak seluruh usulan pembangunan jalan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran.
Pemerintah Kota Bengkulu memilih melakukan pengaturan ulang dibandingkan memaksakan seluruh proyek masuk ke dalam APBD-P 2026. Program yang belum mendapatkan alokasi akan menjadi bahan evaluasi dan dapat kembali diusulkan pada penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Dedy meminta masyarakat memahami kondisi tersebut dan tetap menjaga situasi di lingkungan masing-masing. Ia memastikan penundaan sebuah program bukan berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan warga.
Menurutnya, pembangunan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan kemampuan anggaran serta tingkat urgensi masing-masing wilayah. Pemerintah juga akan terus melihat perkembangan kondisi keuangan daerah untuk menentukan program yang dapat dikerjakan.
“Saya mohon bersabar, 2027 kita akan lanjutkan,” tegas Dedy.
Dengan evaluasi terhadap APBD-P 2026, Pemkot Bengkulu berharap penggunaan anggaran semakin efektif dan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung akan mendapat ruang lebih besar agar manfaat belanja daerah dapat dirasakan oleh lebih banyak warga.
Kebijakan tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah dituntut menentukan prioritas secara cermat agar setiap rupiah dalam anggaran daerah memberikan dampak maksimal.
Pemkot Bengkulu pun memastikan proses penajaman anggaran akan tetap mempertimbangkan aspirasi masyarakat, hasil perencanaan pembangunan dari tingkat bawah, serta pokok pikiran DPRD. Dengan pendekatan tersebut, perubahan APBD 2026 diharapkan mampu menjawab kebutuhan paling mendesak sekaligus menjadi dasar untuk melanjutkan program pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
