TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Kota Bengkulu melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mematok target ambisius pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun anggaran 2026. Tahun depan, penerimaan PBB ditetapkan sebesar Rp32 miliar, atau naik Rp2 miliar dibandingkan target tahun 2025 yang berada di angka Rp30 miliar.
Kenaikan tersebut bukan tanpa alasan. Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Noni Yuliesli, menyampaikan bahwa penetapan angka baru itu telah melalui kajian terhadap perkembangan objek pajak dan tren kepatuhan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan pembangunan perumahan, ruko, serta kawasan usaha baru menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan potensi pajak daerah.
“Pertambahan objek pajak setiap tahun cukup signifikan. Di sisi lain, kesadaran warga untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo juga semakin baik. Ini yang membuat kami optimistis target 2026 dapat terealisasi,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Ia menjelaskan, sektor PBB masih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, penguatan sistem pelayanan dan akurasi data menjadi fokus utama Bapenda agar potensi yang ada tidak terlewatkan.
Untuk mencapai target tersebut, Bapenda menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah mengintensifkan layanan pembayaran dengan pola “jemput bola”. Skema ini akan kembali digulirkan setelah Hari Raya Idul Fitri. Petugas bersama armada mobil pelayanan keliling akan mendatangi kantor-kantor kecamatan secara bergiliran.
Setiap kecamatan dijadwalkan mendapat layanan selama tiga hari berturut-turut. Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Bapenda untuk melunasi kewajiban pajaknya. Cukup mendatangi lokasi pelayanan terdekat di wilayah masing-masing.
Menurut Noni, pendekatan tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan angka pembayaran, terutama bagi wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu atau akses transportasi. “Kami ingin pelayanan semakin dekat dengan masyarakat. Semakin mudah aksesnya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan,” jelasnya.
Tak hanya memperluas akses pembayaran, Bapenda juga menaruh perhatian besar pada pembenahan basis data. Tahun ini, pemutakhiran data wajib pajak menjadi agenda prioritas. Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data objek pajak.
Dalam pelaksanaannya, Bapenda menggandeng perangkat RT dan RW setempat. Kolaborasi ini dinilai penting karena aparatur lingkungan paling memahami kondisi riil di wilayahnya, termasuk adanya bangunan baru, perubahan fungsi lahan, maupun kepemilikan yang belum diperbarui dalam sistem.
“Validasi data ini krusial. Kami ingin memastikan seluruh objek pajak sudah tercatat dengan benar dan sesuai kondisi aktual. Jika ada perubahan luas bangunan atau kepemilikan, itu harus diperbarui,” tegas Noni.
Selain itu, tim juga akan menindaklanjuti tunggakan PBB yang masih tercatat. Pendekatan persuasif akan dikedepankan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Dana yang terkumpul dari PBB, lanjutnya, digunakan untuk membiayai berbagai program publik seperti infrastruktur jalan, drainase, fasilitas pendidikan, hingga layanan kesehatan.
Bapenda berharap dengan kombinasi antara peningkatan layanan, validasi data, dan pengawasan tunggakan, capaian target Rp32 miliar bukan sekadar angka di atas kertas. Lebih dari itu, peningkatan penerimaan PBB diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami ingin PAD Kota Bengkulu terus meningkat agar pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.
Dengan optimisme dan strategi yang telah disiapkan, tahun 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk memaksimalkan potensi pajak daerah sekaligus membangun budaya taat pajak yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
