TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (15/12/2025), di Hotel Grage Horizon Bengkulu. Rakor ini mengusung tema Stabilitas Harga Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru serta Penguatan Digitalisasi untuk Bengkulu Maju dan Sejahtera.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, unsur Forkopimda, serta jajaran OPD terkait.
Kepala Perwakilan BI Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berhasil meraih peringkat kedua nasional dalam pengendalian inflasi. Secara nasional, Provinsi Bengkulu tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah kedua di Indonesia, sekaligus peringkat kedua terbaik se-Sumatera.
“Capaian ini patut diapresiasi, namun juga menjadi tantangan agar ke depan inflasi tetap terjaga. TPID dan TP2DD telah bekerja keras melalui berbagai langkah konkret, seperti operasi pasar dan pemantauan harga,” ujar Wahyu. Ia menambahkan, BI Bengkulu juga telah menyiapkan mobil pemantau pasar untuk memastikan pergerakan harga tetap terkendali di lapangan.
Sementara itu, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni saat membuka rakor menyampaikan terima kasih atas kerja keras seluruh pihak yang tergabung dalam TPID dan TP2DD. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi kuat lintas sektor dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi, khususnya melalui program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
“Menjelang Natal dan Tahun Baru, kita harus terus menjaga stabilitas harga. Saya meminta bupati dan wali kota aktif melakukan pemantauan harga serta ketersediaan stok bahan pokok di wilayah masing-masing,” tegas Herwan. Ia juga menekankan pentingnya penanaman komoditas strategis seperti cabai dan bawang, serta pelaksanaan inspeksi mendadak ke pasar-pasar tradisional.
Dalam rakor tersebut juga disampaikan bahwa TPID dan TP2DD Provinsi Bengkulu bersama BI telah melakukan studi banding ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi dan pengelolaan keuangan daerah. Sekda mengingatkan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan, serta mendorong percepatan digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi melalui kartu digital dan QRIS.
Herwan juga mengingatkan potensi tantangan ke depan, seperti tingginya permintaan masyarakat dan dampak cuaca ekstrem. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap curah hujan tinggi.
Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu Zahirman memaparkan kondisi inflasi terkini. Pada Desember 2025, inflasi Bengkulu tercatat sebesar 2,68 persen, masih dalam rentang terkendali dibandingkan inflasi nasional. Inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok air, tembakau, dan rokok.
“Secara umum, Bengkulu masih mampu mengendalikan inflasi dan berada pada ambang batas yang aman,” pungkasnya.
Pewarta: Amg
Editing. : Adi Saputra
