TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Menjelang berakhirnya tahun 2025, Pemerintah Kota Bengkulu melakukan evaluasi serius terhadap kinerja dan kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), khususnya di organisasi perangkat daerah (OPD) strategis. Salah satu langkah tegas itu diwujudkan melalui inspeksi mendadak (sidak) yang digelar di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu, Selasa (30/12/2025).
Sidak tersebut dipimpin Staf Ahli Pemerintah Kota Bengkulu, Eddy Apriyanto, didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Achrawi serta Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kota Bengkulu, Yudi Susanda. Kegiatan sidak dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan apel pagi pegawai.
Hasil sidak mengungkap kondisi kedisiplinan pegawai yang dinilai memprihatinkan. Dari data kehadiran yang diperiksa langsung di lapangan, diketahui sejumlah pegawai tidak hadir tanpa keterangan yang jelas. Sementara sebagian lainnya tercatat izin, sakit, maupun cuti. Bahkan, Kepala Bapenda Kota Bengkulu, Nurlia Dewi, diketahui tidak mengikuti apel karena sedang menjalani cuti akhir tahun.
Plt Inspektur Inspektorat Kota Bengkulu, Yudi Susanda, menyampaikan kekecewaannya terhadap rendahnya tingkat kehadiran pegawai di instansi yang memiliki peran vital dalam menopang keuangan daerah tersebut. Menurutnya, kedisiplinan ASN sangat berpengaruh terhadap optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
“Bapenda adalah ujung tombak dalam mendukung pembiayaan belanja pegawai, pembangunan kota, dan berbagai program pelayanan masyarakat. Jika kehadiran dan etos kerja rendah, tentu target pendapatan daerah sulit tercapai,” tegas Yudi.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Bapenda untuk bekerja lebih solid dan bertanggung jawab. Yudi menilai, capaian kinerja OPD tidak bisa dilepaskan dari komitmen bersama seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara maksimal.
Menanggapi temuan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, Achrawi, langsung mengambil langkah tegas dengan menurunkan tim khusus guna melakukan verifikasi lapangan. Tim tersebut bertugas memastikan keabsahan data kehadiran serta menelusuri dugaan penyalahgunaan sistem absensi berbasis zona.
“Kami akan melakukan pengecekan langsung. Jika ditemukan adanya manipulasi absensi, termasuk penggunaan jasa joki absensi, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku,” ujar Achrawi.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Wali Kota Bengkulu, terutama terkait terganggunya administrasi dan pelayanan akibat banyaknya pejabat yang mengambil cuti secara bersamaan di akhir tahun.
Sebagai penutup, Yudi Susanda mengingatkan seluruh ASN untuk menjaga integritas dan profesionalisme, terlebih di era digital saat ini. Menurutnya, keluhan masyarakat terkait pelayanan publik dapat dengan mudah dan cepat sampai ke pimpinan daerah.
“Pelayanan harus prima dan bebas keluhan. Evaluasi kinerja serta rolling petugas pelayanan perlu dilakukan secara berkala agar kinerja tetap optimal, segar, dan akuntabel,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap OPD strategis, guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal hingga hari-hari terakhir tahun 2025.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
