TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Proses pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 telah selesai dilakukan dan telah terdata jumlah yang lolos seleksi dan siap mendapatkan NIP (Nomor Induk Pegawai) dan dilakukan penempatan serta diberikan SK sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab sebagai PPPK.
KEtua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.IP,MM meminta agar proses pengangkatan honorer yang lulus pengadaan PPPK tahun 2023 tersebut dilakukan dengan adil, transparan dan mengikuti kebijakan yang mengatur. Terutama untuk penempatan PPPK, dirinya tidak menginginkan adanya manipulasi atau praktik kecurangan yang dilakukan.
''Saya kira tempatlah di sekolah asalnya. Tidak usahlah misalnya digertak-gertak, kalau ngasih sekian ditempatkan kembali. Kita tidak mau seperti itu,'' tegas Edwar Samsi.
Lebih jauh, Edwar meminta gara OPD terkait dapat melakukan penempatan terhadap honorer PPPK sesuai dengan formasi yang ada dan kebutuhan setiap sekolah.Sehingga proses pendidikan dapat dilakukan dengan optimal tanpa meninggalkan polemik.
''Harapan kita, mereka yang mengikuti PPPK sesuai dengan formasi dan sekolah tersebut , ditempatkan disitu, biar tidak terjadi polemik,'' pungkas Edwar.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
