TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman banjir dengan meninjau langsung kondisi infrastruktur pengendali banjir di sepanjang kawasan Sungai Air Bengkulu, Rabu (14/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana pengendalian banjir sekaligus meningkatkan koordinasi antarinstansi menjelang musim hujan.
Peninjauan tersebut diikuti Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, yang hadir mewakili Gubernur Bengkulu. Sejumlah unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan pemerintah pusat, serta pejabat dari instansi teknis turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
Hadir pula Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Suliastianto Wahid, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, Wil Mushawiry Suryana, unsur TNI-Polri, pimpinan instansi vertikal, serta jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Kegiatan lapangan ini difokuskan untuk melihat kondisi infrastruktur yang berfungsi mengendalikan aliran air sungai dan mengurangi potensi luapan yang dapat mengancam kawasan permukiman maupun aktivitas masyarakat.
Sungai Air Bengkulu menjadi salah satu kawasan yang mendapat perhatian karena luapan airnya selama ini berkaitan dengan persoalan banjir yang berulang. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang terencana, terutama ketika curah hujan meningkat dan debit air sungai berpotensi bertambah.
Melalui peninjauan langsung, para pemangku kepentingan diharapkan memperoleh gambaran mengenai kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian banjir.
Kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mengurangi risiko bencana. Namun, keberadaan bangunan pengendali banjir juga perlu didukung pemeliharaan secara berkala, pemantauan kondisi sungai, serta langkah mitigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui BWS Sumatera VII Bengkulu dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penanganan persoalan banjir di Kota Bengkulu.
Pemprov menilai, upaya pengendalian banjir membutuhkan keterlibatan berbagai pihak karena persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembangunan fisik. Perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, serta koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting untuk memastikan program berjalan secara efektif.
Pemerintah provinsi juga menekankan pentingnya pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Masing-masing pihak perlu menjalankan kewenangannya secara selaras agar penanganan banjir dapat berlangsung terpadu dan berkelanjutan.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan persoalan di lapangan, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara lebih tepat sasaran.
Selain kondisi sungai dan infrastruktur pengendali banjir, sistem drainase perkotaan menjadi perhatian dalam upaya mengurangi genangan di wilayah Kota Bengkulu.
Saluran drainase yang tidak berfungsi optimal dapat menghambat aliran air hujan, sehingga genangan berpotensi bertahan lebih lama. Karena itu, pembersihan saluran, pemeliharaan rutin, serta penanganan titik rawan genangan perlu menjadi bagian dari langkah antisipasi.
Pengendalian banjir melalui sungai dan perbaikan drainase merupakan dua upaya yang saling berkaitan. Infrastruktur sungai yang memadai perlu didukung saluran perkotaan yang mampu mengalirkan air dengan baik agar risiko genangan dapat ditekan.
Pemetaan kawasan rawan banjir dan evaluasi terhadap kondisi infrastruktur juga penting untuk membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat kebutuhan di lapangan.
Menjelang musim hujan 2026, koordinasi lintas sektor diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peninjauan. Pemantauan berkala, kesiapan petugas, pemeliharaan infrastruktur, dan penyampaian informasi kepada masyarakat perlu terus diperkuat.
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat berkomitmen mendorong langkah antisipatif sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Upaya tersebut diarahkan untuk meminimalkan dampak banjir terhadap keselamatan warga, lingkungan, serta kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
Partisipasi masyarakat juga diperlukan, antara lain dengan menjaga kebersihan saluran air dan tidak membuang sampah ke sungai maupun drainase. Langkah sederhana tersebut dapat membantu menjaga kelancaran aliran air, meskipun tetap harus disertai penanganan infrastruktur secara menyeluruh.
Melalui peninjauan infrastruktur Sungai Air Bengkulu ini, pemerintah berharap upaya pengendalian banjir di Kota Bengkulu semakin terarah dan berkesinambungan. Kerja sama lintas pemerintahan, didukung pemeliharaan yang konsisten dan kesiapsiagaan masyarakat, menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang lebih aman serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman banjir.
Dengan langkah terpadu dan perencanaan yang berkelanjutan, risiko banjir di Kota Bengkulu diharapkan dapat ditekan sehingga perlindungan terhadap masyarakat dan aktivitas perkotaan semakin optimal.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
