TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memberikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu atas kinerja dan dedikasi selama tahun anggaran 2025. Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan yang digelar di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (29/12/2025).
Rapat evaluasi ini diikuti oleh seluruh kepala OPD sebagai forum untuk memaparkan capaian kinerja masing-masing perangkat daerah, baik program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kesempatan tersebut, hampir seluruh OPD telah menyampaikan laporan realisasi program, capaian indikator kinerja, serta tantangan yang dihadapi sepanjang tahun berjalan.
Dalam arahannya, Gubernur Helmi Hasan menilai bahwa secara umum pelaksanaan program pembangunan Provinsi Bengkulu selama tahun 2025 berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ia mengapresiasi kerja keras, komitmen, serta sinergi yang telah dibangun oleh seluruh OPD dalam mendukung visi pembangunan daerah melalui program unggulan “Bantu Rakyat”.
“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah bekerja maksimal sepanjang tahun 2025. Secara umum, capaian program dan kegiatan berjalan dengan baik dan menunjukkan hasil yang positif,” ujar Helmi Hasan di hadapan para peserta rapat.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Ia meminta agar kinerja OPD terus ditingkatkan pada tahun 2026, baik dari sisi kualitas program, kecepatan pelaksanaan, maupun dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ke depan, kinerja ini harus terus kita tingkatkan. Program-program pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya sekadar tercapai di atas kertas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Helmi Hasan juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan kebijakan nasional, khususnya sebagaimana tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri terkait efisiensi belanja pemerintah daerah.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran daerah harus difokuskan pada program-program prioritas yang menyentuh kepentingan rakyat.
“Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, efisiensi anggaran tetap dilakukan dan difokuskan pada program prioritas yang menyentuh kebutuhan rakyat, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan, serta sektor pendidikan,” ungkap Helmi Hasan.
Melalui rapat evaluasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kinerja OPD pada tahun 2026 dapat semakin efektif, efisien, dan terintegrasi. Dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang tepat sasaran, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara berkelanjutan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra