TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, kembali menegaskan pentingnya peningkatan kinerja seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Penegasan ini disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para kepala OPD yang digelar di Balai Raya Semarak pada Sabtu (3/5).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Helmi menyampaikan bahwa peningkatan kinerja bukan hanya soal rutinitas administrasi, tetapi menyangkut pelayanan langsung kepada masyarakat. Ia menggarisbawahi bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus menjadi target bersama seluruh perangkat daerah.
“Tidak ada lagi ruang untuk bekerja setengah hati. Capaian WTP bukan sekadar prestise, melainkan cerminan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel. Semua OPD harus bersinergi dan bekerja fokus mencapai tujuan ini,” tegas Helmi di hadapan peserta rapat.
Selain menyoroti soal pengelolaan keuangan, Gubernur juga menekankan pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai alat komunikasi publik yang efektif. Ia mendorong seluruh OPD agar aktif dan responsif dalam menangani keluhan masyarakat yang disampaikan melalui platform digital.
“Kalau masyarakat menyampaikan keluhan tentang jalan rusak, layanan BPJS, atau pendidikan di media sosial, jangan diam saja. Tanggapilah dengan cepat dan tepat. Pemerintah harus hadir, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara digital,” ujarnya.
Gubernur juga memberikan apresiasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Bengkulu atas inovasi peluncuran aplikasi “Loker Merah Putih”. Aplikasi ini memudahkan para pencari kerja mengakses informasi lowongan pekerjaan secara online, sehingga dinilai sebagai langkah nyata mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat.
“Inovasi seperti ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh. Saya ingin OPD lain juga mampu menghadirkan terobosan serupa yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Helmi.
Dalam aspek pengelolaan anggaran, Gubernur mengingatkan agar perjalanan dinas dilakukan secara selektif dan berdasarkan kebutuhan yang jelas. Ia menekankan bahwa setiap pengeluaran harus berdampak pada hasil kerja yang terukur dan nyata.
“Gunakan anggaran secara bijak. Jangan sampai perjalanan dinas hanya menjadi rutinitas tanpa hasil konkret. Semuanya harus berdasarkan urgensi dan evaluasi yang jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemeliharaan aset daerah, termasuk rumah dinas, kendaraan operasional, dan fasilitas pemerintah lainnya. Menurutnya, aset publik adalah amanah dari rakyat yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab.
“Fasilitas yang kita gunakan adalah hasil dari uang rakyat. Jangan disia-siakan. Rawat dengan baik dan pastikan SDM di masing-masing OPD ikut bertanggung jawab atasnya,” tambahnya.
Menutup arahannya, Helmi mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk lebih fokus pada perbaikan layanan saat ini dan tidak terlalu terjebak pada kesalahan di masa lalu.
“Kita harus melihat ke depan. Warga menanti pelayanan yang lebih baik, dan kita tidak boleh mengecewakan harapan mereka,” pungkasnya.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
