TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Harga beras di pasar, baik di kota maupun di kabupaten, terus menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan bagi masyarakat. Menghadapi situasi ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Suimi Fales, menyerukan agar pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota segera turun ke lapangan dan menggelar operasi pasar guna merespons lonjakan harga yang terjadi.
"Saya mendesak pemerintah untuk segera melaksanakan operasi pasar. Masyarakat telah sangat merasakan dampak dari kenaikan harga beras ini. Kita harus bertindak cepat untuk mengatasi permasalahan ini," tegas Suimi Fales pada hari Kamis (22/02/2024).
Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional No 7/2023, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras mulai berlaku sejak Maret 2023. Sebagai gambaran, HET untuk beras medium di zona 1, yang meliputi Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi, ditetapkan sebesar Rp 10.900/kg, sementara untuk beras premium sebesar Rp 13.900/kg.
Sementara di zona 2, seperti Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan, HET beras medium dipatok sebesar Rp 11.500/kg dan beras premium sebesar Rp 14.400/kg.
Di zona ke-3, yang mencakup Maluku dan Papua, HET untuk beras medium adalah sebesar Rp 11.800/kg, sementara untuk beras premium sebesar Rp 14.800/kg.
Penyebab dari kenaikan harga beras ini belum secara jelas teridentifikasi, namun beberapa faktor seperti peningkatan permintaan, gangguan dalam rantai pasokan, dan faktor cuaca yang buruk sering kali menjadi penyebab kenaikan harga beras.
Dalam konteks ini, operasi pasar menjadi salah satu langkah yang dianggap efektif dalam menstabilkan harga beras di pasar. Operasi pasar dilakukan dengan mendistribusikan beras dari stok pemerintah ke pasar-pasar tradisional dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga dapat membantu meringankan beban masyarakat terkait harga beras yang tinggi.
Namun demikian, efektivitas dari operasi pasar ini bergantung pada berbagai faktor, termasuk ketersediaan stok beras yang memadai, koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, dan transparansi dalam pelaksanaannya.
Selain melalui operasi pasar, langkah lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan produksi beras melalui program-program yang mendukung petani, seperti pemberian pupuk subsidi, penyediaan bibit unggul, dan pendampingan teknis bagi petani.
Tak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap distribusi beras di tingkat pengecer untuk mencegah adanya praktik penimbunan dan spekulasi harga yang dapat memicu kenaikan harga beras yang tidak wajar.
Dalam jangka panjang, diversifikasi pangan juga menjadi solusi yang perlu dipertimbangkan guna mengurangi ketergantungan pada beras sebagai sumber utama karbohidrat. Dengan mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, maka masyarakat akan lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi harga beras.
Dengan adanya tekanan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menstabilkan harga beras dan melindungi kesejahteraan masyarakat. Operasi pasar menjadi salah satu instrumen yang dapat segera dilakukan untuk merespons lonjakan harga beras yang terjadi saat ini.(adv)
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
