TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu bergerak cepat menanggapi keluhan para petani kelapa sawit terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) dalam beberapa hari terakhir. Melalui rapat koordinasi bersama seluruh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan kabupaten/kota, pemerintah berupaya mencari solusi agar harga sawit kembali stabil dan petani tidak semakin dirugikan.
Rapat yang digelar secara daring dari Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (22/5/2026) itu dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal pemerintah daerah dalam mengurai persoalan penurunan harga sawit yang belakangan memicu keresahan di kalangan petani.
Dalam arahannya, Mian menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan kepastian dan rasa tenang kepada masyarakat, khususnya petani sawit yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan.
Menurutnya, kebijakan pemerintah saat ini tidak semata-mata berorientasi pada pasar, tetapi juga bertujuan menjaga kesejahteraan petani dan memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan.
Pemerintah Tekankan Transparansi Tata Kelola Sawit
Dalam rapat tersebut, Pemprov Bengkulu menyoroti pentingnya transparansi dalam rantai distribusi dan perdagangan sawit. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang merugikan negara maupun petani, seperti ekspor tidak tercatat, manipulasi data, hingga mark up harga di tingkat tertentu.
Mian menjelaskan bahwa pemerintah pusat sedang memperkuat pengawasan terhadap tata niaga sawit nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan sistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan bagi seluruh pelaku usaha, terutama petani kecil.
Ia juga meminta seluruh kepala dinas di daerah untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kebijakan pemerintah pusat agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah kondisi harga yang sedang berfluktuasi.
“Pemerintah ingin melindungi petani. Karena itu, tata kelola sawit harus benar-benar transparan dan tidak boleh ada praktik yang merugikan masyarakat,” tegasnya.
Penurunan Harga Sawit Diminta Segera Ditelusuri
Selain membahas transparansi, rapat tersebut juga menyoroti penyebab turunnya harga TBS sawit di sejumlah wilayah di Bengkulu. Pemerintah daerah menilai penurunan harga yang terjadi secara mendadak perlu segera ditelusuri agar tidak menimbulkan dampak ekonomi berkepanjangan bagi petani.
Wakil Gubernur meminta seluruh kepala dinas di kabupaten dan kota turun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan pabrik kelapa sawit maupun pengepul. Langkah ini dilakukan guna mengetahui alasan penurunan harga di tingkat petani.
Menurutnya, perusahaan pengolahan sawit tidak boleh secara sepihak menurunkan harga sebelum adanya kebijakan resmi atau faktor ekonomi yang jelas. Apalagi, penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dinilai cukup drastis dan menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap hasil penelusuran dari masing-masing daerah dapat menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan selanjutnya.
Harga TBS Sawit Bengkulu Masih di Rp3.465 per Kilogram
Saat ini, harga ketetapan TBS sawit di Bengkulu tercatat sebesar Rp3.465 per kilogram. Namun di lapangan, sejumlah petani mengaku harga pembelian di tingkat pengepul maupun pabrik mengalami penurunan tajam.
Keluhan datang dari berbagai kabupaten sentra sawit di Bengkulu. Para petani mengaku khawatir jika kondisi ini terus berlangsung karena akan berdampak langsung terhadap pendapatan keluarga dan aktivitas produksi perkebunan.
Turunnya harga sawit juga dikhawatirkan memengaruhi roda perekonomian daerah, mengingat sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat di Provinsi Bengkulu.
Kebijakan Pemerintah Pusat Diyakini Jaga Stabilitas Ekonomi
Dalam kesempatan itu, Mian turut menegaskan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diyakini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus melindungi petani sawit Indonesia.
Pemerintah daerah optimistis langkah pengawasan dan pembenahan tata kelola sawit akan membawa dampak positif dalam jangka panjang. Dengan sistem yang lebih transparan, diharapkan harga sawit dapat lebih stabil dan kesejahteraan petani semakin meningkat.
Pemprov Bengkulu juga memastikan akan terus memantau perkembangan harga TBS sawit di lapangan serta membuka ruang komunikasi dengan petani dan pelaku usaha agar persoalan ini dapat segera diselesaikan secara bersama-sama.
