TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., melaksanakan kegiatan reses masa sidang ke-II tahun 2025 di Desa Dusun Baru Pelokan, Kabupaten Mukomuko, Jumat (4/7). Reses tersebut merupakan bagian dari agenda rutin anggota dewan dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.
Reses yang digelar dengan melibatkan sekitar 500 warga ini dilakukan dalam format dialog terbuka di beberapa titik lokasi, sehingga memungkinkan warga dari berbagai latar belakang untuk menyampaikan masukan, kritik, dan harapan secara langsung. Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi, mencerminkan semangat demokrasi yang tumbuh di tingkat akar rumput.
Dalam pertemuan tersebut, Andy menerima berbagai macam aspirasi, mulai dari persoalan kebutuhan kelompok, seperti bantuan untuk petani dan nelayan, hingga persoalan individu, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, serta keluhan terhadap regulasi pemerintah.
Salah satu isu yang paling menonjol dan berulang disuarakan warga adalah terkait tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dianggap semakin memberatkan. Banyak warga merasa kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil, terutama mereka yang menggantungkan hidup dari sektor informal dan pertanian.
“Cukup banyak aspirasi masyarakat yang kami tampung, mulai dari kebutuhan kolektif hingga permasalahan pribadi. Salah satu yang paling mencuat adalah desakan agar tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikembalikan ke tarif sebelumnya karena tarif saat ini dianggap sangat memberatkan,” jelas Andy Suhary dalam keterangannya kepada awak media usai kegiatan.
Sebagai anggota DPRD yang juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Andy mengaku memahami keresahan warga. Ia menyatakan siap menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi ini dalam forum resmi di legislatif.
“Kami di DPRD memiliki fungsi representasi sebagai wakil rakyat. Maka dari itu, semua suara yang kami dengar dalam reses ini tidak boleh diabaikan. Aspirasi itu adalah cermin dari kebutuhan riil masyarakat di bawah. Bila kebijakan yang kami rumuskan di dewan tidak mencerminkan aspirasi mereka, maka kami gagal menjalankan amanah,” tegas Andy.
Lebih lanjut, Andy mengatakan bahwa isu tarif PKB memang sempat menjadi kontroversi sejak disahkannya Perda No. 7 Tahun 2023. Perubahan regulasi yang berdampak pada kenaikan tarif dianggap tidak disosialisasikan dengan baik, sehingga memicu kebingungan dan keluhan dari masyarakat.
“Kami akan evaluasi bersama. Jika memang perlu direvisi atau ada ketentuan yang perlu disesuaikan, maka harus ada keberanian politik untuk melakukannya. Kepentingan rakyat tetap yang utama,” tambahnya.
Selain soal PKB, Andy juga menerima berbagai usulan terkait perbaikan infrastruktur desa, seperti peningkatan jalan usaha tani, kebutuhan irigasi pertanian, serta permintaan pengadaan alat pertanian modern. Beberapa ibu rumah tangga juga mengeluhkan mahalnya biaya sekolah dan meminta agar bantuan pendidikan seperti beasiswa diperluas jangkauannya.
Warga Desa Dusun Baru Pelokan, Rahmat, salah satu peserta yang hadir dalam reses, menyampaikan apresiasinya terhadap kehadiran langsung Andy Suhary ke tengah-tengah masyarakat.
“Kami sangat senang bisa menyampaikan langsung unek-unek kami. Pak Andy orangnya terbuka dan mau mendengar. Semoga semua aspirasi ini benar-benar diperjuangkan,” ujar Rahmat.
Sebagai politisi yang dikenal aktif turun ke lapangan, Andy Suhary menegaskan bahwa dirinya berkomitmen menjaga komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat di Daerah Pemilihan Mukomuko. Ia menilai bahwa kedekatan dengan masyarakat adalah kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Saya berasal dari daerah ini dan saya tahu betul kondisi masyarakatnya. Itu sebabnya saya terus menjaga interaksi langsung agar tidak hanya mendengar dari laporan, tapi langsung dari suara rakyat,” tutupnya.
Melalui kegiatan reses ini, Andy berharap masyarakat semakin percaya dan terlibat aktif dalam proses pembangunan daerah, karena kebijakan publik yang efektif hanya dapat tercipta melalui sinergi antara pemerintah dan warga.
Pewarta : Api
Editing : Adi Saputra
