TEROPONGPUBLIK.XO.ID - Setelah 26 tahun Reformasi 1998 menggema sebagai titik balik sejarah bangsa, suara kekecewaan kembali bergema dari para tokoh yang dahulu berada di garis depan perjuangan. Salah satunya adalah Mohammad Trijanto, SH, MM, MH, seorang advokat, mediator, dan mantan aktivis Reformasi. Dalam sebuah tulisan bertajuk “Demokrasi Palsu dalam Jeratan Kapitalisme”, Trijanto mengingatkan bahwa demokrasi Indonesia telah menyimpang jauh dari cita-cita awal perjuangan rakyat.
“Demokrasi tanpa rakyat hanyalah panggung sandiwara, tempat elite bermain peran atas nama konstitusi,” tegas Trijanto dalam pembukaan narasinya, ((09/05/2025)
Pernyataan ini bukan sekadar kiasan. Menurut Trijanto, demokrasi Indonesia saat ini telah terkooptasi oleh kekuatan kapitalisme liberal. Dalam sistem yang dijalankan saat ini, kekuasaan lebih banyak berpihak kepada pemilik modal besar dan elite politik, sementara rakyat hanya menjadi objek yang dimobilisasi setiap lima tahun sekali melalui pemilu yang transaksional.
Ia menyebut, demokrasi Indonesia kini berubah menjadi “kosmetik prosedural” yang dikendalikan oleh uang dan citra. Pemilu, yang seharusnya menjadi pesta rakyat, kini didominasi oleh segelintir aktor bermodal besar yang memperlakukan politik sebagai ladang bisnis.
“Alih-alih melahirkan pemimpin dari gerakan rakyat, sistem kita sekarang justru menghasilkan tokoh-tokoh hasil rekayasa, bukan hasil perjuangan,” kritiknya.
Trijanto mengutip sejumlah studi global, seperti karya Thomas Piketty dalam Capital and Ideology serta Larry Diamond dari Stanford, yang menunjukkan bahwa demokrasi dalam sistem kapitalisme neoliberal cenderung memproduksi ketimpangan dan memperkuat cengkeraman oligarki. Fenomena ini, menurutnya, sangat nyata di Indonesia.
Partai politik, kata Trijanto, telah berubah menjadi kendaraan dagang. Suara rakyat dipertukarkan dengan uang, sembako, atau janji-janji kosong. Sementara itu, kesadaran politik masyarakat direduksi menjadi sekadar transaksi, bukan lagi perjuangan ideologis.
Otonomi Daerah dan Supremasi Sipil yang Terkelabui
Trijanto juga menyoroti kegagalan supremasi sipil yang selama ini dibanggakan. Ia menyebut bahwa kebebasan sipil yang seharusnya membangun kekuatan rakyat justru melahirkan “raja-raja kecil” di daerah—pemimpin lokal yang bermental feodal dan lebih mementingkan kekuasaan pribadi ketimbang pelayanan publik.
“Otonomi daerah justru melahirkan fragmentasi kepentingan dan birokrasi yang tidak responsif,” tulisnya.
Paradoks demokrasi pun terbentuk: di satu sisi, rakyat memiliki hak pilih; namun di sisi lain, mereka kehilangan kendali terhadap arah kebijakan publik karena elite politik dan ekonomi telah berselingkuh dalam lingkar kekuasaan tertutup.
Peringatan Keras Menuju Indonesia Emas 2045
Trijanto memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, maka mimpi besar menuju Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi narasi kosong. Ia menyerukan agar seluruh elemen bangsa—mulai dari akademisi, buruh, petani, mahasiswa, jurnalis, tokoh agama hingga masyarakat umum—kembali bersatu untuk menyelamatkan demokrasi dari kehancuran moral dan institusional.
“Demokrasi yang kehilangan ruh dan orientasi hanya akan membawa bangsa ini ke jurang stagnasi dan disintegrasi,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya membangun ulang narasi kebangsaan yang dilandasi oleh moral, kejujuran, dan kompetensi. Reformasi, kata dia, harus dikembalikan ke jalur sejatinya, bukan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan oligarkis.
Penutup: Kedaulatan Rakyat Harus Direbut Kembali
“Demokrasi sejati tak mungkin lahir dari ruang yang dikuasai uang dan elite semata. Ia hanya bisa tumbuh jika rakyat sadar, berdaya, dan terorganisir,” tegas Trijanto menutup narasinya.
Menurutnya, bangsa Indonesia kini berada di persimpangan sejarah: membiarkan demokrasi mati perlahan di tangan elite, atau merebut kembali kedaulatan yang dahulu diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Ia mengajak semua pihak untuk bangkit, menolak pembajakan demokrasi, dan membangun Indonesia yang adil, cerdas, dan bermartabat.
“Karena hanya dengan itu, masa depan Indonesia Emas bisa benar-benar menjadi kenyataan—bukan semu,” pungkasnya.
Penulis: Agus Faisal
Editing: Adi Saputra
