TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 guna memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat proses verifikasi data calon peserta didik melalui rapat koordinasi lintas instansi yang digelar di Bengkulu.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, bersama jajaran mengikuti Rapat Pleno Verifikasi Penjangkauan Calon Peserta Didik Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 yang berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Sabtu (13/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penting dalam menyelaraskan data, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyusun strategi penjangkauan calon peserta didik agar target kuota yang telah ditetapkan pemerintah dapat terpenuhi secara optimal di seluruh wilayah Bengkulu.
Dalam rapat tersebut, berbagai pihak membahas mekanisme identifikasi calon siswa yang berhak menerima manfaat Program Sekolah Rakyat. Pemerintah menekankan bahwa program ini dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas.
Afriyenita menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan secara ketat dengan mengacu pada data resmi yang dimiliki pemerintah pusat. Sasaran utama program ini adalah keluarga yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2, yakni kelompok masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang tercatat dalam basis data nasional.
“Program Sekolah Rakyat disiapkan untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, proses verifikasi difokuskan pada keluarga yang masuk kategori desil 1 dan desil 2,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan memastikan bantuan pendidikan tidak salah sasaran. Pemerintah ingin memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Selain menyasar keluarga miskin, Program Sekolah Rakyat juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang berisiko putus sekolah maupun yang telah putus sekolah. Kelompok ini dinilai membutuhkan dukungan lebih agar dapat kembali memperoleh hak dasar mereka di bidang pendidikan.
Afriyenita menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukanlah program pendidikan yang membuka pendaftaran secara umum seperti sekolah pada umumnya. Seluruh calon peserta didik akan dijaring melalui mekanisme penjangkauan langsung berdasarkan data yang telah diverifikasi oleh pemerintah.
“Yang diprioritaskan adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang selama ini terkendala mengakses pendidikan karena faktor ekonomi,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa proses penentuan peserta dilakukan dengan memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan pemerintah dalam berbagai program perlindungan sosial. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi anak-anak yang memenuhi kriteria penerima manfaat.
Tidak hanya mengandalkan data administrasi, petugas di lapangan juga akan melakukan penjangkauan langsung terhadap anak-anak yang ditemukan dalam kondisi rentan, termasuk mereka yang hidup di jalanan atau belum terdata secara optimal dalam sistem pemerintah.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperluas jangkauan program sehingga tidak ada anak dari keluarga miskin ekstrem yang terlewat dari kesempatan mendapatkan pendidikan melalui Sekolah Rakyat.
Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi dalam menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Melalui program ini, negara berupaya menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pihak terkait, Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga miskin serta menjadi instrumen penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
