TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gerakan Peduli Perparkiran Bengkulu (GPPB) menyatakan tidak akan mengerahkan anggotanya untuk mengikuti aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung di Kota Bengkulu pada Kamis, 10 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua GPPB Bengkulu, Vikram Alrio, pada Rabu (9/9/2026). Ia menegaskan, organisasi yang dipimpinnya bersama para juru parkir yang berada dalam barisan GPPB tidak memiliki agenda untuk terlibat dalam aksi yang direncanakan berlangsung di Kantor DPRD Kota Bengkulu dan Kantor Wali Kota Bengkulu.
Menurut Vikram, keputusan tersebut diambil untuk menjaga agar persoalan perparkiran tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan di luar aspirasi para juru parkir.
Ia meminta seluruh anggota GPPB tidak mudah terbawa ajakan yang mengatasnamakan kepentingan juru parkir, tetapi tidak memiliki kejelasan mengenai tujuan maupun arah perjuangannya.
“Jangan sampai ada juru parkir yang kemudian didomplengi pihak tertentu dengan alasan membantu juru parkir,” tegas Vikram dalam keterangannya, Rabu (9/9).
Vikram menjelaskan, persoalan yang berkaitan dengan keberadaan dan kesejahteraan juru parkir di Kota Bengkulu sebelumnya telah disampaikan melalui aksi demonstrasi pada 4 Mei 2026.
Aksi tersebut, kata dia, menjadi bagian dari penyampaian aspirasi para pekerja parkir kepada pemerintah daerah dan DPRD Kota Bengkulu. Sejumlah tuntutan yang disampaikan ketika itu masih menjadi bahan pembahasan dan pengkajian oleh pihak terkait.
Karena itu, Vikram mengimbau para juru parkir untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah dan legislatif menyelesaikan proses tersebut melalui jalur komunikasi serta mekanisme birokrasi yang tersedia.
Ia menilai penyelesaian persoalan perparkiran membutuhkan dialog dan koordinasi antarpihak agar kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar dapat menjawab kebutuhan pekerja parkir.
“Kita berharap rekan-rekan juru parkir dapat bersabar dan menghormati proses yang sedang berjalan. Jangan sampai persoalan yang sedang dikaji justru berkembang menjadi masalah baru,” ujarnya.
Sebagai pimpinan organisasi, Vikram juga meminta seluruh pengurus dan anggota GPPB Bengkulu mengikuti keputusan organisasi untuk tidak terlibat dalam aksi pada 10 September.
Menurutnya, sikap tersebut bukan berarti GPPB mengabaikan berbagai persoalan yang dihadapi juru parkir. Sebaliknya, organisasi tetap berkomitmen memperjuangkan kepentingan anggotanya melalui komunikasi dan jalur yang dinilai tepat.
Vikram berharap seluruh anggota dapat menjaga ketertiban serta tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Saya sebagai Ketua GPPB Kota Bengkulu mengimbau rekan-rekan yang berada dalam barisan saya untuk mengindahkan keputusan ini,” katanya.
Lebih lanjut, GPPB berharap pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bengkulu dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dapat terus membangun komunikasi dalam mencari solusi terhadap berbagai persoalan perparkiran.
Vikram menilai koordinasi antara eksekutif, legislatif, perangkat daerah, serta para pekerja parkir sangat diperlukan. Dengan komunikasi yang terbuka, kebijakan yang diterapkan di lapangan diharapkan tidak hanya mengatur aspek ketertiban dan pendapatan daerah, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi para juru parkir.
Ia pun mengapresiasi kerja sama seluruh pihak yang selama ini ikut membuka ruang komunikasi terkait persoalan perparkiran.
GPPB berharap pembahasan yang sedang berjalan dapat menghasilkan keputusan yang memberikan kepastian sekaligus meningkatkan kesejahteraan juru parkir di Kota Bengkulu.
“Semoga sinergi antara Wali Kota, DPRD, dan Bapenda Kota Bengkulu menghasilkan kebijakan terbaik yang tetap memperhatikan kesejahteraan juru parkir,” pungkas Vikram.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
