TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>>> Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen kuat memperbaiki seluruh ruas jalan yang menjadi kewenangannya, tanpa tebang pilih terhadap kabupaten/kota manapun di provinsi tersebut. Hal ini disampaikannya dalam rangka merespons tudingan bahwa Pemprov berlaku diskriminatif dalam pembangunan infrastruktur.
“Tidak ada istilah anak tiri dalam pembangunan. Semua daerah di Provinsi Bengkulu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perhatian, termasuk Bengkulu Selatan,” tegas Gubernur Helmi saat menyampaikan pernyataan resmi pada Selasa, 15 Juli 2025.
Helmi Hasan, yang juga dikenal sebagai inisiator gerakan "Merdeka Ijazah", menyebut bahwa pada tahun anggaran 2025, Pemprov Bengkulu melakukan pergeseran anggaran senilai Rp12 miliar khusus untuk perbaikan jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ia memastikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendekatan yang adil dan proporsional berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
“Kami alokasikan dana ini bukan karena tekanan, melainkan karena memang dibutuhkan. Setiap kabupaten dan kota bisa mengajukan usulan, dan kami akan menyesuaikannya dengan kondisi serta kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.
Menurut Helmi, pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan selama ini dilakukan berdasarkan usulan resmi dari pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mengimbau agar bupati dan wali kota lebih aktif menyampaikan kebutuhan infrastruktur di wilayahnya.
“Jangan pasif. Kami sangat terbuka terhadap aspirasi dari kepala daerah. Silakan sampaikan mana jalan atau jembatan yang harus diprioritaskan. Pemerintah provinsi akan mengkaji dan menindaklanjutinya,” jelas Helmi, yang juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Bengkulu.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa alokasi anggaran pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara seragam untuk setiap daerah. Pemerintah provinsi melakukan analisis terhadap tingkat kerusakan, lalu menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran.
“Kalau ada satu daerah dapat dana lebih banyak, itu karena ruas jalan mereka memang mengalami kerusakan lebih parah. Sementara daerah lain yang terima lebih sedikit, bisa jadi karena kondisi jalannya sudah cukup baik,” terang Helmi.
Selain itu, Gubernur Helmi menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami pembagian kewenangan dalam pengelolaan jalan. Ia menjelaskan bahwa tidak semua ruas jalan di wilayah Bengkulu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
“Ada jalan yang menjadi wewenang pusat, seperti jalan nasional. Ada juga jalan kabupaten/kota. Sementara yang menjadi kewenangan kami adalah jalan provinsi. Ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat,” tutupnya.
Gubernur juga menekankan bahwa transparansi dan keadilan menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan infrastruktur. Pemprov Bengkulu, kata dia, selalu berupaya menyerap aspirasi masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), forum koordinasi daerah, serta laporan dari kepala daerah.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov Bengkulu memang menaruh perhatian besar terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah. Beberapa ruas jalan strategis di wilayah barat dan tengah Bengkulu telah mendapatkan perbaikan signifikan. Pemerintah juga menjalin koordinasi erat dengan Kementerian PUPR guna mendorong percepatan pembangunan jalan nasional yang menghubungkan Bengkulu dengan provinsi tetangga.
Sementara itu, pernyataan Gubernur Helmi mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Bengkulu Selatan, Syahril, menyambut baik komitmen Pemprov dalam memperhatikan pemerataan pembangunan.
“Selama ini memang ada kesan bahwa pembangunan cenderung berat sebelah. Tapi pernyataan Pak Gubernur ini memberi harapan baru bahwa semua wilayah akan mendapat perlakuan yang adil,” ujarnya.
Dengan komitmen kuat tersebut, diharapkan seluruh daerah di Provinsi Bengkulu dapat menikmati akses jalan yang layak dan memadai demi mendukung mobilitas warga serta pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah Provinsi pun terus mendorong kerja sama lintas sektor untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
