TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-IX Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu tahun 2026 resmi dilaksanakan di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (2/3). Forum lima tahunan ini menjadi momentum penting bagi PMI di Bumi Rafflesia untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus merumuskan arah gerak kepengurusan periode selanjutnya.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Helmi Hasan dan dihadiri jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, utusan PMI Pusat, perwakilan PMI dari 10 kabupaten/kota, serta para koordinator relawan dari berbagai daerah. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menegaskan bahwa PMI bukan sekadar organisasi sosial, tetapi mitra strategis pemerintah dalam urusan kemanusiaan.
Musprov ke-IX ini merupakan amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI yang mengatur penyelenggaraan musyawarah setiap lima tahun. Agenda utama dalam forum tersebut meliputi evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2021–2026, penyusunan program kerja untuk lima tahun mendatang yang diselaraskan dengan hasil Musyawarah Nasional PMI, serta pemilihan dan penetapan kepengurusan baru masa bakti 2026–2031.
Dalam laporan yang disampaikan, kepengurusan periode 2021–2026 memaparkan sejumlah capaian penting di bidang kemanusiaan. Berbagai program berhasil dijalankan berkat dukungan dana hibah dari APBD, hasil Bulan Dana PMI, kontribusi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta bantuan dari sejumlah pihak lainnya. Sinergi tersebut memungkinkan PMI tetap aktif memberikan layanan di tengah berbagai tantangan.
Salah satu tonggak penting adalah mulai beroperasinya Unit Transfusi Darah PMI Provinsi Bengkulu pada 2022. Fasilitas ini memperkuat ketersediaan stok darah di daerah dan mempercepat distribusi bagi rumah sakit yang membutuhkan. Selain itu, PMI juga menunjukkan respons cepat saat banjir melanda sejumlah wilayah di Bengkulu pada November 2025. Dalam situasi darurat tersebut, PMI mengerahkan relawan, menyalurkan bantuan logistik, serta menyediakan armada air bersih untuk warga terdampak.
Dalam forum Musprov, apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten/kota atas dukungan berkelanjutan terhadap kegiatan PMI. Dukungan tersebut dinilai sangat krusial dalam memastikan pelayanan kemanusiaan tetap berjalan optimal.
Dalam sambutannya, Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah berbagai persoalan masyarakat, mulai dari masalah sosial hingga bencana alam. Ia mengingatkan bahwa Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, sehingga diperlukan kesiapsiagaan kolektif dan langkah konkret guna meminimalkan risiko serta dampaknya.
Menurutnya, PMI memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah menjalankan misi kemanusiaan. Ia menyebutkan bahwa meskipun Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan efisiensi anggaran sekitar Rp400 miliar dari total APBD Rp2,7 triliun, komitmen terhadap sektor kemanusiaan tidak boleh dikurangi.
Anggaran untuk PMI, kata dia, tetap dipertahankan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Selain dukungan terhadap PMI, pemerintah daerah juga telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan ambulans yang akan didistribusikan hingga ke desa-desa. Upaya ini diiringi dengan revitalisasi sejumlah fasilitas rumah sakit guna meningkatkan mutu layanan kesehatan. Konsep pelayanan yang diusung tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga menekankan kenyamanan serta penghormatan terhadap pasien.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dukungan program dan anggaran. Beberapa sektor prioritas yang diperjuangkan antara lain pertanian, kesehatan, serta penguatan ekonomi desa melalui program Koperasi Merah Putih.
Menutup sambutannya, Gubernur berharap Musprov ke-IX PMI Provinsi Bengkulu benar-benar menjadi ajang konsolidasi yang solid dan produktif. Ia mengajak seluruh peserta musyawarah untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang memperkuat komitmen pengabdian kepada masyarakat.
“PMI adalah wadah kemanusiaan. Di sinilah kita mengabdikan diri untuk membantu sesama dan berkontribusi bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Dengan pembukaan resmi oleh Gubernur, Musyawarah Provinsi ke-IX PMI Provinsi Bengkulu Tahun 2026 pun resmi dimulai, menandai babak baru perjalanan organisasi kemanusiaan tersebut dalam lima tahun ke depan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
