TEROPONGPUBLIK.CO.ID >>><<<< Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting di Ruang Monitoring Center Pemerintah Kota Bengkulu, Selasa (2/9).
Dalam rakor itu, Walikota Dedy didampingi Kepala Bappeda Medy Pebrinsyah, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Adriansyah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Gita Gama, serta sejumlah undangan lainnya. Kehadiran jajaran OPD terkait ini menegaskan komitmen Pemkot Bengkulu dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung iklim keamanan yang kondusif.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pusat, pada minggu keempat Agustus 2025 sejumlah kabupaten/kota di Indonesia tercatat mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) lebih banyak dibandingkan daerah yang mengalami kenaikan. Beberapa daerah yang mencatat penurunan signifikan antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Magelang.
Sejumlah komoditas penyumbang deflasi antara lain tomat, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam, hingga kelompok transportasi. Secara nasional, deflasi tercatat sebesar 0,12 persen. Dari total provinsi di Indonesia, sebanyak 27 provinsi mengalami deflasi, sementara 11 provinsi lainnya mencatat inflasi. Adapun tiga daerah dengan kenaikan IPH tertinggi yakni Kota Bekasi, Kabupaten Maumere, dan Kabupaten Jayawijaya.
Menanggapi kondisi tersebut, Walikota Dedy Wahyudi menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu akan segera mengambil langkah-langkah konkret. Salah satu fokus utamanya adalah melakukan konsolidasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lintas OPD maupun stakeholder eksternal. Tujuannya agar stabilitas harga bahan pangan tetap terjaga dan masyarakat tidak terbebani oleh gejolak harga.
“Kita akan terus berkoordinasi, baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, agar program pengendalian inflasi ini berjalan efektif. Pemerintah daerah harus hadir memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah dapat inklusif dan berkelanjutan,” ujar Dedy usai mengikuti rakor.
Selain membahas inflasi, rakor tersebut juga menyinggung kondisi kamtibmas terkini. Menteri Dalam Negeri melalui arahannya menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan suasana yang kondusif menjelang sejumlah agenda penting nasional pada tahun 2025.
Dedy menambahkan, Pemkot Bengkulu akan mendukung penuh kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak hanya soal harga pangan, tetapi juga terkait dengan ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Inflasi yang terkendali akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti memperkuat ketersediaan pasokan pangan, memperlancar distribusi, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat akan terus kita lakukan,” tegasnya.
Dengan adanya rakor ini, diharapkan terbangun komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan dapat terwujud secara nyata.
Pewarta : AMG
Editing : Adi Saputra
