TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat hubungan koordinasi dengan aparat penegak hukum guna mendukung stabilitas daerah dan kelancaran pembangunan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, S.KM., M.Kes., M.Si., ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Kunjungan tersebut disambut langsung Kepala Kejati Bengkulu, Anton Delianto, S.H., M.H., bersama Asisten Intelijen Rolly Manampiring, S.H., M.H., serta Kasi II Bidang Intelijen Bastian Subuh, S.H., M.H.
Dalam pertemuan itu, Herwan turut didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bengkulu, Mif Tarul Ilmi, S.Sos., M.Si., beserta Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Henny Kauri, S.Pt., M.M.
Audiensi tersebut menjadi sarana mempererat komunikasi sekaligus membangun kesamaan langkah antara pemerintah daerah dan Kejaksaan sebagai bagian dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian bersama adalah pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Kegiatan ini dinilai memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya kehidupan sosial yang aman, damai, dan harmonis.
Herwan Antoni menegaskan, Pemprov Bengkulu siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan PAKEM melalui koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi terkait.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara terkoordinasi diperlukan untuk mengantisipasi potensi persoalan sosial sekaligus menjaga kerukunan masyarakat di tengah keberagaman.
Ia menilai, komunikasi antarlembaga harus terus dibangun agar setiap perkembangan di lingkungan masyarakat dapat ditangani secara tepat sesuai ketentuan dan kewenangan masing-masing.
Selain persoalan PAKEM, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah agenda strategis Forkopimda, terutama rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang akan dilaksanakan pada 2027.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Retreat Merah Putih Bangun Desa, sebuah inisiatif Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027.
Herwan berharap Kejati Bengkulu dapat mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut melalui dukungan dan kolaborasi sesuai tugas serta fungsi kelembagaan.
Ia menjelaskan, pembangunan desa membutuhkan keterlibatan berbagai unsur pemerintahan agar program yang dijalankan tidak hanya terlaksana secara administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, sinergi Forkopimda diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program, mendorong pembangunan dari tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kejati Bengkulu Anton Delianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Pemprov Bengkulu terhadap pelaksanaan PAKEM.
Anton menegaskan, Kejati Bengkulu terbuka untuk terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk mendukung berbagai agenda pembangunan yang direncanakan pada tahun mendatang.
Terkait Retreat Merah Putih Bangun Desa, ia menyatakan kesiapan Kejati untuk berkolaborasi sesuai kapasitas, kewenangan, dan fungsi institusinya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan antarlembaga di Provinsi Bengkulu. Dengan komunikasi yang terjaga dan kerja sama yang berkesinambungan, berbagai agenda pemerintahan dapat berjalan lebih terarah.
Sinergi Pemprov Bengkulu, Kejati, dan unsur Forkopimda juga diharapkan mampu menjaga kondusivitas daerah sekaligus mempercepat pembangunan menuju Bengkulu yang maju dan masyarakat yang semakin sejahtera.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
