TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mulai memperkuat langkah pembenahan birokrasi setelah hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025 menunjukkan skor 62,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi.
Upaya pembenahan itu dibahas dalam rapat tindak lanjut hasil SPI KPK yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Jumat (13/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sebagai bagian dari upaya menyusun langkah perbaikan di lingkungan pemerintahan provinsi.
Rapat dipimpin Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi. Agenda utama pertemuan difokuskan pada evaluasi hasil survei serta penguatan komitmen setiap perangkat daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan, profesional, dan bertanggung jawab.
Dalam pembahasan tersebut, Dewi Indriana dari Tim Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas KPK menjelaskan bahwa hasil SPI perlu dijadikan pijakan untuk melakukan pembenahan secara konsisten. Menurutnya, peningkatan integritas tidak cukup dilakukan melalui kebijakan formal, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan sistem kerja dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia menyampaikan, skor SPI Provinsi Bengkulu tahun 2025 tercatat sebesar 62,16. Angka tersebut menjadi gambaran yang perlu diperhatikan sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih membutuhkan perbaikan.
“Berdasarkan hasil survei, Provinsi Bengkulu memperoleh skor SPI tahun 2025 sebesar 62,16. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dalam meningkatkan integritas dan mencegah potensi praktik korupsi,” ujar Dewi.
Hasil penilaian tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai angka statistik atau sekadar dokumen evaluasi. Lebih dari itu, temuan dan rekomendasi SPI perlu diterjemahkan menjadi program pembenahan yang menyentuh langsung sistem administrasi, pengawasan internal, hingga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Nandar Munadi menegaskan bahwa peningkatan integritas birokrasi merupakan tanggung jawab seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap OPD diminta mengambil peran aktif dalam menindaklanjuti hasil penilaian dengan langkah nyata yang dapat diukur dan dievaluasi.
Menurutnya, keberhasilan membangun pemerintahan yang bersih tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi atau unit pengawasan. Seluruh jajaran pemerintahan harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam menjalankan kewenangan sesuai aturan serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.
“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan harus menjadi perhatian bersama, sehingga setiap perangkat daerah dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, transparan, serta bertanggung jawab,” tegas Nandar.
Ia juga menekankan pentingnya memperbaiki kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan. Setiap proses kerja harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan, memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Pembenahan tersebut menjadi penting agar potensi penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal. Selain itu, sistem administrasi yang tertata akan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah dan memastikan pelayanan publik berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Survei Penilaian Integritas merupakan instrumen KPK untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan instansi pemerintah. Hasilnya dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dalam melihat risiko korupsi sekaligus menentukan area yang membutuhkan penguatan sistem pencegahan.
Bagi Pemprov Bengkulu, tindak lanjut hasil SPI menjadi bagian dari agenda memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan pengawasan, peningkatan disiplin administrasi, serta pembentukan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas menjadi perhatian dalam proses pembenahan tersebut.
Pemerintah daerah berharap setiap OPD mampu menerapkan hasil evaluasi sesuai tugas dan kewenangannya. Dengan demikian, perbaikan tidak hanya terlihat dalam aspek administrasi, tetapi juga dapat dirasakan melalui pelayanan publik yang semakin terbuka, efektif, dan dapat dipercaya.
Melalui langkah tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan terbangunnya lingkungan birokrasi yang menjunjung tinggi profesionalisme serta memiliki sistem pengendalian yang lebih kuat.
Komitmen ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terus meningkat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
