TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menguatkan langkah dalam percepatan penurunan angka stunting sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia yang berkelanjutan. Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menegaskan bahwa target besar telah ditetapkan, yaitu menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai satu digit dalam masa kepemimpinan lima tahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Mian dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, yang berlangsung di ruang kerjanya, Kamis (24/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mian menekankan bahwa upaya penanggulangan stunting harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.
“Kami memiliki tekad yang kuat. Saya dan Pak Gubernur Helmi Hasan berkomitmen penuh menurunkan angka stunting hingga ke level satu digit. Tapi tentu, ini tidak bisa hanya dilakukan oleh kami berdua. Ini adalah kerja besar yang memerlukan keterlibatan semua pihak,” ungkap Mian dalam rapat tersebut.
Ia menjelaskan bahwa program penanggulangan stunting tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan. Oleh sebab itu, Pemprov Bengkulu akan mengalokasikan anggaran khusus melalui APBD Perubahan untuk mempercepat pembangunan Sentra Komando Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting di seluruh kabupaten.
“Mumpung saat ini kita sedang menyusun KUA-PPAS APBD Perubahan, kami akan usulkan secara resmi agar ada penganggaran khusus untuk pembangunan Sentra Komando di tiap kabupaten. Ini akan menjadi pusat kendali koordinasi, dan nantinya bermuara ke provinsi,” jelas Mian.
Langkah ini dipandang sebagai strategi yang realistis mengingat sebagian besar kasus stunting di Provinsi Bengkulu tersebar di wilayah kabupaten. Oleh karena itu, penguatan peran kabupaten menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi masalah gizi kronis pada anak ini.
“Saya tahu betul, permasalahan stunting ini bukan hanya di satu atau dua wilayah, tapi merata hampir di seluruh kabupaten. Maka kami tidak bisa hanya berharap pada pusat. Kita harus mulai dari daerah, dari desa bahkan, melalui program yang konkret dan terukur,” tambahnya.
Dalam pernyataan yang sama, Mian juga menyampaikan bahwa capaian saat ini masih jauh dari target ideal. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, tenaga kesehatan, kader posyandu, tokoh masyarakat hingga sektor swasta, untuk berkolaborasi aktif menekan angka stunting.
“Kita tidak mau di akhir masa jabatan kami angka stunting masih berkutat di atas 20 persen. Itu sangat tidak elok. Maka mulai sekarang, saya minta semua pihak bekerja maksimal. Ini tanggung jawab kita bersama terhadap generasi masa depan,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhari, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyambut baik rencana Pemprov Bengkulu membentuk sentra komando di tiap kabupaten. Ia menilai langkah tersebut sangat strategis untuk mempercepat proses intervensi dan pelacakan kasus stunting di tingkat lapangan.
“BKKBN siap mendukung penuh langkah Pemprov Bengkulu. Kami akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, termasuk penyuluh KB dan tim pendamping keluarga, untuk membantu proses identifikasi dan intervensi kasus stunting,” ujar Zamhari.
Sebagai informasi, berdasarkan data BKKBN tahun 2024, prevalensi stunting di Provinsi Bengkulu masih berada di atas 20 persen. Pemerintah pusat sendiri menargetkan angka stunting nasional dapat ditekan menjadi 14 persen pada tahun 2026. Maka dari itu, upaya yang dilakukan Pemprov Bengkulu dinilai sangat penting untuk mengejar target nasional sekaligus memperbaiki kualitas hidup anak-anak di Bumi Rafflesia.
Dengan semangat kolaborasi yang kuat, serta dukungan anggaran dan strategi yang tepat, harapan menjadikan Bengkulu sebagai provinsi bebas stunting bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah dan masyarakat kini dituntut untuk bergerak serentak, demi masa depan generasi yang lebih sehat dan cerdas.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
