TEROPONGPUBLIK.CO.ID -Universitas Pancasila menjadi saksi pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M. Acara yang dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ini menjadi momentum penting dalam mengangkat tema "Relasi Literasi Digital dengan Pencegahan Tindak Pidana 'Hoax' dan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Tahun Politik 2024."
Dalam sambutannya, Jaksa Agung menyoroti relevansi tema tersebut dengan perkembangan hukum di Indonesia. Ia mengapresiasi kontribusi Prof. Dr. Reda Manthovani dalam membahas isu sosial seperti hoax dan hate speech yang bukan hanya menjadi problematika nasional, tetapi juga global.
"Diskursus tentang hoax dan hate speech merupakan ujian besar bagi bangsa dalam mempertahankan kemajemukannya," ujar Jaksa Agung. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI menunjukkan sekitar 800.000 situs di Indonesia terindikasi menyebarkan informasi palsu, menandakan kompleksitas tantangan yang dihadapi.
Dalam mengatasi permasalahan ini, Jaksa Agung mengusulkan pendekatan Non-Penal, seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) dan Penerangan Hukum, sebagai instrumen untuk meliterasi masyarakat. Ia meyakini bahwa pendekatan ini dapat membantu menekan laju disinformasi di tengah masyarakat.
Selain itu, Jaksa Agung menekankan perlunya pemetaan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) oleh jajaran Intelijen Kejaksaan. Dengan menggunakan Big Data Intelijen, mereka dapat mengidentifikasi potensi persebaran hoax dan hate speech selama periode Pemilu.
Pemikiran Prof. Dr. Reda Manthovani juga diakui sebagai kontribusi berharga. Jaksa Agung berharap bahwa ide-ide tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang, khususnya terkait peningkatan literasi digital masyarakat dalam menghadapi arus disinformasi selama kontestasi Pemilu.
Selamat kepada Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M., sebagai Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Jaksa Agung berharap amanah ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan hukum di Indonesia.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
