TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kekhawatiran masyarakat mengenai kemungkinan kehilangan hak menerima bantuan kesehatan apabila mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri menjadi salah satu persoalan yang dibahas dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd.SD.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Bengkulu, Kamis malam (12/11/2026), Sri Astuti secara khusus menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Angger, untuk memberikan penjelasan sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Persoalan tersebut dinilai penting karena masih terdapat warga, terutama pekerja informal, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pekerja mandiri, yang ragu mengikuti program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sebagian masyarakat khawatir bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibiayai secara pribadi dapat berdampak terhadap status penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun bantuan sosial lainnya dari pemerintah.
Menjawab kekhawatiran itu, Angger menegaskan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri tidak secara otomatis menyebabkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh KIS ataupun program bantuan pemerintah lainnya.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas kebenarannya, sehingga tidak mengurungkan niat untuk mendapatkan perlindungan ketika menghadapi risiko pekerjaan.
“Tenang saja bapak/ibu, bisa saya pastikan tidak ada hubungan antara jaminan sosial ketenagakerjaan yang didaftarkan secara mandiri dengan hak bapak/ibu yang mendapatkan KIS atau program bantuan pemerintah lainnya,” tegas Angger di hadapan peserta reses.
Penjelasan tersebut mendapat perhatian peserta karena memberikan kepastian informasi yang selama ini dibutuhkan masyarakat. Dengan pemahaman yang benar, pekerja diharapkan tidak lagi merasa khawatir untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perlindungan tersebut menjadi salah satu bentuk antisipasi terhadap risiko yang mungkin dialami pekerja dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terlebih, pekerja sektor informal dan mandiri juga membutuhkan jaminan perlindungan ketika menghadapi kecelakaan kerja maupun risiko lainnya sesuai ketentuan program.
Sri Astuti menjelaskan, menghadirkan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam agenda reses merupakan salah satu upaya agar masyarakat mendapatkan informasi langsung dari lembaga yang berkompeten.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi masyarakat tidak selalu berkaitan dengan pembangunan fisik. Kurangnya pemahaman terhadap program pemerintah juga dapat menjadi kendala ketika warga ingin mengakses berbagai layanan dan perlindungan sosial.
Karena itu, ia berharap kegiatan dialog semacam ini dapat memberikan manfaat nyata, sekaligus membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai peserta program pemerintah.
Sri Astuti menilai reses merupakan kesempatan bagi anggota legislatif untuk mengetahui persoalan yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat. Melalui pertemuan langsung, berbagai kebutuhan dan harapan warga dapat disampaikan tanpa harus melalui perantara.
Selain membahas BPJS Ketenagakerjaan, pertemuan tersebut juga diwarnai penyampaian berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan pembangunan di Kota Bengkulu.
Sejumlah persoalan yang mengemuka di antaranya peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan lingkungan, pembenahan drainase, serta penambahan fasilitas penerangan jalan.
Warga juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan ruang kegiatan positif bagi generasi muda.
Beragam masukan tersebut menjadi catatan penting bagi Sri Astuti dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bengkulu.
Ia memastikan setiap aspirasi yang disampaikan peserta akan dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme serta kewenangan DPRD Provinsi Bengkulu.
“Reses merupakan kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Saya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat Kota Bengkulu. Semua masukan ini akan saya bawa ke DPRD dan perjuangkan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran pemerintah,” ujarnya.
Sri Astuti juga menegaskan bahwa hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat tidak boleh terputus setelah kegiatan reses selesai dilaksanakan.
Menurutnya, komunikasi yang berkelanjutan diperlukan agar berbagai persoalan yang muncul di lingkungan masyarakat dapat diketahui lebih cepat dan dicarikan jalan keluarnya sesuai kapasitas lembaga legislatif.
“Sebagai wakil rakyat dari Dapil Kota Bengkulu, saya ingin terus hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya saat reses, tetapi kapan pun masyarakat membutuhkan komunikasi dan menyampaikan aspirasinya,” tambahnya.
Kegiatan tersebut dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKS, kalangan pemuda, serta perwakilan media. Suasana pertemuan berlangsung hangat dengan dialog terbuka antara peserta, Sri Astuti, dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.
Sri Astuti turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir dan menyampaikan berbagai masukan.
Ia berharap pertemuan tersebut tidak hanya menjadi wadah penyerapan aspirasi, tetapi juga memperkuat hubungan antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga legislatif dalam mendorong pembangunan daerah.
Melalui reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 ini, Sri Astuti berharap masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, tidak mudah terpengaruh informasi keliru, serta lebih aktif memanfaatkan program pemerintah yang tersedia.
Agenda kemudian ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh peserta.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
