TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menegaskan bahwa partainya menghormati hasil rapat pleno terbuka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun demikian, Syaikhu menyampaikan bahwa PKS memiliki catatan terkait dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu.
"Sebagai partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh KPU," ujar Syaikhu dalam pernyataan tertulisnya pada Kamis (21/03/2024).
Namun demikian, Syaikhu menambahkan bahwa PKS juga merasa perlu memberikan catatan terhadap proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Menurutnya, proses tersebut penuh dengan drama dan ketegangan yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.
Syaikhu khususnya menyoroti praktik money politics yang masih marak menjelang pencoblosan. Dia menekankan perlunya tindakan tegas untuk mengatasi masalah tersebut.
"Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa money politics telah menjadi hal umum yang mengarahkan pilihan dalam pemilihan umum," ungkap Syaikhu. "Penyelenggara pemilu harus bertindak tegas untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat."
Selain itu, Syaikhu juga menyoroti pelanggaran etika yang dilakukan oleh KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sebagai penyelenggara Pemilu. Pelanggaran tersebut, menurutnya, seharusnya mendapatkan sanksi keras dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dia menyinggung ketidakprofesionalan KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan serta ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.
Syaikhu juga mengungkapkan apresiasinya terhadap tim hukum yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
"Kami mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi," kata Syaikhu. "Kami menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu. Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia."
Dalam konteks ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Bengkulu, Sujono, menyambut baik sikap DPP PKS. Dia menyatakan bahwa PKS Bengkulu akan selalu mendukung semua keputusan DPP, terutama yang telah disepakati dalam Musyawarah Majelis Syuro.
"Saya berharap kondusifitas Provinsi Bengkulu tetap terjaga pasca Pemilu. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, antara lain pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu," tutupnya.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
