TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya mempercepat akses keuangan di Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hingga pertengahan tahun 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah ini telah mencapai angka Rp1,95 triliun, mencakup 26.557 debitur yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.
Capaian tersebut merupakan buah dari kerja optimal Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bengkulu yang terus berkomitmen mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang percepatan akses keuangan sebagai langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pemprov Bengkulu sangat mendukung perluasan akses keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Ini merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan taraf hidup masyarakat,” ujar Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakerda) TPAKD se-Provinsi Bengkulu 2025 di Kantor OJK Bengkulu, Kamis (7/8).
Herwan menambahkan bahwa keberadaan TPAKD menjadi motor penggerak sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi ini dinilai efektif dalam menyatukan berbagai program keuangan untuk menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Ayu Laksmi Sytia Dewi, menekankan pentingnya komitmen bersama seluruh unsur TPAKD dalam mewujudkan roadmap percepatan inklusi keuangan. Menurutnya, TPAKD diharapkan menjadi garda terdepan dalam menyediakan layanan keuangan formal secara konsisten, khususnya bagi kelompok yang selama ini belum terlayani secara optimal.
“Dengan sinergi dan komitmen yang kuat, TPAKD mampu menghadirkan solusi keuangan yang relevan dan inklusif. Ini sejalan dengan visi OJK untuk memperluas akses dan literasi keuangan di seluruh lapisan masyarakat,” kata Ayu.
Sejumlah program unggulan yang telah diinisiasi oleh TPAKD di berbagai kabupaten/kota Bengkulu antara lain: Gerakan Pelajar Menabung (KEJAR), Gerakan Ayo Ikut Berasuransi, edukasi pasar modal, penyaluran KUR, Business Matching UMKM, Kredit Melawan Rentenir (KPMR), pembentukan agen Laku Pandai (One Village One Agent), hingga akselerasi pemanfaatan layanan keuangan digital.
Program lain yang juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat adalah penyediaan asuransi bagi petani, nelayan, dan peternak, serta inisiatif pengembangan desa wisata melalui model Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI). Seluruh program ini dirancang untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat daerah dan mendorong kemandirian finansial.
“Sebagai contoh konkret, hingga Juni 2025, jumlah rekening pelajar di seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu telah mencapai 70.166 rekening, dengan total nilai simpanan sebesar Rp23,8 miliar. Ini menunjukkan tingginya partisipasi generasi muda dalam sistem keuangan formal,” jelas Ayu.
Guna mengapresiasi kinerja TPAKD yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam memperluas akses keuangan selama tahun 2024, OJK berencana menggelar TPAKD Award 2025. Penghargaan ini akan melibatkan 38 TPAKD tingkat provinsi dan 514 TPAKD tingkat kabupaten/kota se-Indonesia.
Penyerahan penghargaan akan menjadi bagian dari agenda nasional Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025 yang diharapkan menjadi momentum penguatan peran TPAKD dalam mendukung pemerataan akses keuangan secara nasional.
Melalui langkah-langkah konkret tersebut, TPAKD Bengkulu terus menunjukkan peran sentralnya dalam membangun sistem keuangan yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
