TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>>> Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengungkapkan keprihatinannya atas minimnya partisipasi pelaku usaha lokal dalam memperkuat permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Bengkulu. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi Strategis Investasi Berkelanjutan untuk Pembangunan Provinsi Bengkulu, yang digelar pada Rabu (6/8/2025) di Kantor Gubernur Bengkulu.
Dalam forum tersebut, Mian menyoroti kenyataan bahwa kurang dari 10 persen pelaku usaha lokal di Provinsi Bengkulu memanfaatkan Bank Bengkulu sebagai mitra strategis dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kurangnya sinergi antara sektor swasta dengan pemerintah daerah dalam membangun kemandirian ekonomi lokal.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki perusahaan daerah, yaitu Bank Bengkulu. Namun sangat disayangkan, masih sangat sedikit pelaku usaha yang menanamkan modalnya di sana. Padahal ini adalah salah satu instrumen penting dalam membangun kekuatan ekonomi daerah,” kata Mian.
Menurutnya, investasi sektor swasta ke dalam BUMD seperti Bank Bengkulu tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga secara langsung memperkuat struktur keuangan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dividen yang dihasilkan BUMD, lanjut Mian, merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan sektor strategis lainnya.
“Semakin besar penyertaan modal pelaku usaha ke Bank Bengkulu, maka semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan daerah. Dana dari dividen itulah yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan,” tegasnya.
Mian mengajak seluruh pelaku usaha di Bengkulu, baik dari sektor pertambangan, perkebunan, jasa, hingga UMKM, agar mulai melihat BUMD sebagai mitra strategis. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara sektor pemerintah dan swasta dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di seluruh wilayah Bengkulu.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat atau APBD. Perlu keterlibatan aktif dunia usaha dalam menopang pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mian menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan terus melakukan berbagai pendekatan dan insentif untuk mendorong iklim investasi yang lebih sehat dan menarik, termasuk memberikan kemudahan regulasi bagi investor yang bersedia mendukung BUMD daerah.
Sementara itu, salah satu perwakilan pelaku usaha dari sektor pertambangan, Broto Seno, menyampaikan dukungannya terhadap ajakan pemerintah tersebut. Menurutnya, sinergi antara sektor usaha dengan kebijakan daerah merupakan kunci utama keberlanjutan pembangunan di Bengkulu.
“Kami dari sektor tambang siap mendukung setiap langkah dan kebijakan pembangunan yang digagas oleh pemerintah daerah. Karena pada dasarnya, keberhasilan pembangunan akan turut mendorong stabilitas dan pertumbuhan usaha kami juga,” ujar Broto.
Ia juga menyebutkan bahwa sektor pertambangan dan perkebunan merupakan penggerak utama ekonomi di Provinsi Bengkulu, sehingga perlu adanya kesadaran kolektif untuk saling menopang antara pemerintah dan dunia usaha.
Rapat Koordinasi Strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, pimpinan BUMD, perwakilan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bengkulu, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor. Forum ini diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah melalui pendekatan kolaboratif.
Dengan adanya dorongan langsung dari Wakil Gubernur dan dukungan dari pelaku usaha, diharapkan ke depan Bank Bengkulu dan BUMD lainnya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang lebih solid dan mandiri.
Pewarta : Amg
Editing : Adi saputra
