TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Gubernur Bengkulu Mian meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta keseriusan dalam menjalankan program pemerintahan. Ia menegaskan, setiap kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Mian ketika memimpin apel bersama ASN dan kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Senin (2/11/2026), di halaman Kantor Gubernur Bengkulu.
Dalam arahannya, Mian mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur melalui perencanaan dan besarnya anggaran. Lebih dari itu, hasil pekerjaan harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menjawab persoalan mendasar yang selama ini menghambat aktivitas ekonomi dan kesejahteraan warga.
Ia meminta seluruh jajaran pemerintahan tidak bekerja sekadar memenuhi rutinitas administratif. Setiap aparatur harus memiliki komitmen kuat untuk memastikan program yang telah dirancang berjalan sesuai sasaran, tepat waktu, dan memenuhi standar kualitas.
Mian secara khusus menyoroti program Bantu Rakyat yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama dirinya dan seluruh jajaran pemerintah provinsi. Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur.
Menurut Mian, besarnya perhatian dan alokasi anggaran untuk pembangunan harus diimbangi dengan kesungguhan aparatur dalam mengawal setiap tahapan pelaksanaan. Ia tidak ingin program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat hanya berhenti pada tataran rencana tanpa menghasilkan perubahan yang berarti.
Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pembangunan bukan hanya berada di tangan pimpinan daerah. Seluruh kepala OPD dan ASN memiliki peran penting sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Mian menyampaikan bahwa kebiasaan bekerja tanpa evaluasi dan pengawasan yang memadai perlu diubah. Seluruh perangkat daerah harus terus menjaga konsistensi agar arah kebijakan pemerintah tetap berorientasi pada kepentingan publik.
“Seluruh jajaran harus benar-benar serius mengawal pelaksanaannya,” tegas Mian saat menekankan pentingnya dukungan aparatur terhadap program Bantu Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Mian turut menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah Provinsi Bengkulu. Kerusakan jalan dinilai bukan sekadar persoalan kenyamanan perjalanan, melainkan juga berkaitan erat dengan kelancaran distribusi barang dan penghasilan masyarakat.
Bagi petani dan pekebun, kondisi jalan yang tidak memadai dapat meningkatkan biaya angkut, memperlambat perjalanan menuju pasar, serta menyulitkan pengiriman hasil panen. Situasi tersebut berpotensi mengurangi keuntungan yang diterima masyarakat dari usaha pertanian dan perkebunan.
Karena itu, pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas yang membutuhkan pengawasan serius. Mian meminta OPD terkait memastikan pekerjaan berjalan berdasarkan target yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
Ia menilai, jalan yang memadai akan membuka akses ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Distribusi hasil bumi dapat berlangsung lebih lancar, waktu perjalanan menjadi lebih efisien, dan pengeluaran untuk transportasi berpeluang ditekan.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya menghasilkan fasilitas fisik, tetapi juga dapat mendukung aktivitas perdagangan, memperkuat produktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Mian menegaskan bahwa penyelesaian proyek sesuai jadwal harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar mutu. Pekerjaan yang selesai tepat waktu tetapi tidak memiliki kualitas memadai berisiko menimbulkan persoalan baru dan tidak memberikan manfaat jangka panjang.
Oleh sebab itu, ia meminta setiap OPD menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, mulai dari pelaksanaan kegiatan hingga penyelesaian pekerjaan. Koordinasi antarlembaga juga perlu diperkuat agar berbagai hambatan dapat segera ditangani.
Menurutnya, pembangunan yang berkualitas akan memberikan manfaat lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Infrastruktur yang berfungsi dengan baik dapat membantu memperlancar mobilitas warga sekaligus menunjang kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Ia berharap seluruh perangkat daerah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menjalankan program kerja. Setiap kegiatan harus memiliki tujuan yang jelas dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menutup arahannya, Mian mengajak seluruh ASN dan kepala OPD memperkuat etos kerja serta meningkatkan kepedulian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah proyek yang dilaksanakan atau besarnya anggaran yang digunakan. Ukuran terpenting adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan warga dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Melalui penguatan disiplin, pengawasan, dan koordinasi, Pemerintah Provinsi Bengkulu diharapkan mampu menjalankan agenda pembangunan secara lebih efektif.
Mian menegaskan, semangat Bantu Rakyat harus tercermin dalam tindakan nyata seluruh aparatur pemerintahan. Dengan kinerja yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Rizon
Editing : Adi Saputra
