TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, dalam kegiatan Entry Meeting Opini Ombudsman Republik Indonesia terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu tersebut menjadi langkah awal pelaksanaan penilaian maladministrasi terhadap berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan instansi pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai standar yang telah ditetapkan.
Selain Wakil Wali Kota Bengkulu, kegiatan tersebut juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik dan bebas dari praktik maladministrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman RI menegaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan semata-mata untuk mencari kekurangan instansi pemerintah. Sebaliknya, kegiatan ini menjadi instrumen evaluasi guna mendorong perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing menyambut positif pelaksanaan penilaian tersebut. Menurutnya, evaluasi dari Ombudsman menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pelayanan publik agar semakin profesional, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya menghadirkan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, dan memberikan kepastian bagi warga. Berbagai inovasi pelayanan publik juga terus didorong untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.
“Penilaian ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Pelaksanaan penilaian maladministrasi oleh Ombudsman RI mencakup berbagai aspek penting, mulai dari standar pelayanan, kompetensi penyelenggara layanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, hingga efektivitas penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Melalui penilaian tersebut, setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan yang masih ada sekaligus menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat dari waktu ke waktu.
Bagi Pemerintah Kota Bengkulu, hasil penilaian Ombudsman menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan reformasi birokrasi yang selama ini dijalankan. Pemkot Bengkulu juga terus mendorong budaya kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas dalam setiap sektor pelayanan.
Tidak hanya itu, sinergi antara pemerintah daerah, Ombudsman RI, serta seluruh penyelenggara layanan publik dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Kolaborasi yang baik akan mempercepat penyelesaian berbagai kendala pelayanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melalui kegiatan Entry Meeting ini, diharapkan seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Bengkulu dapat semakin siap menghadapi proses penilaian maladministrasi tahun 2026. Evaluasi yang dilakukan Ombudsman diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Dengan komitmen yang terus diperkuat oleh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Bengkulu, kualitas pelayanan publik di Provinsi Bengkulu diharapkan semakin meningkat. Langkah ini sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
