TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>>> Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, bersama Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Tony Elfian, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 yang digelar di Balai Raya Semarak, Kamis (20/11). Pertemuan tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Provinsi Bengkulu beserta jajaran perangkat daerah masing-masing. Agenda ini menjadi ruang penting untuk mengukur capaian integritas pemerintah daerah serta merumuskan langkah strategis perbaikan di tahun berjalan.
Rakor yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini juga menghadirkan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Agung Yudha Wibowo, sebagai narasumber utama. Dalam kesempatan itu, Deputi Agung memaparkan hasil SPI 2024 sekaligus memberikan arahan mengenai strategi penguatan integritas di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Menurutnya, hasil survei integritas tidak boleh dipandang sebatas nilai evaluatif, melainkan harus menjadi bahan refleksi mendalam bagi setiap organisasi perangkat daerah.
“Peningkatan integritas bukan hanya berbicara soal penilaian, tetapi tentang komitmen seluruh perangkat daerah untuk benar-benar memperbaiki sistem dan menutup ruang terjadinya korupsi. Hasil SPI 2024 harus menjadi bahan introspeksi, bukan sekadar angka, agar setiap daerah mampu memperkuat pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Deputi Agung juga menyoroti pentingnya langkah konkret dalam perbaikan. Menurutnya, pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu harus segera menyusun strategi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan untuk memperbaiki area-area yang masih lemah. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. “Kami berharap setiap daerah mampu membuat rencana aksi yang realistis agar pembenahan integritas tidak berhenti pada tataran wacana,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, para kepala daerah, termasuk Walikota Bengkulu, mengikuti seluruh sesi diskusi secara intensif. Pemerintah Kota Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang baik. Kehadiran jajaran Pemkot dalam forum itu merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan lokal dengan strategi nasional pencegahan korupsi.
Rakor dan evaluasi SPI 2024 juga menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Bengkulu untuk menyusun strategi peningkatan Indeks Integritas Nasional (IIN) dan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD). Penguatan kedua indeks tersebut dinilai penting sebagai ukuran keberhasilan daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat memperkuat pondasi tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi melayani. Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi KPK RI dan terus meningkatkan budaya birokrasi yang profesional, bebas korupsi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Pemkot Bengkulu berharap indeks integritas di daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun berikutnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
