TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Komitmen pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan pekerja migran Indonesia kembali diperkuat melalui peluncuran program strategis Desa Migran Emas. Kegiatan ini diluncurkan langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir, dalam sebuah acara resmi yang digelar di Auditorium Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB), Selasa (29/7/2025).
Peluncuran program tersebut turut dihadiri oleh Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, serta para Bupati dan Walikota se-Provinsi Bengkulu. Kehadiran para kepala daerah ini mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin perlindungan serta peningkatan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia, khususnya yang berasal dari Provinsi Bengkulu.
Dalam sambutannya, Menteri P2MI Abdul Kadir menegaskan bahwa Desa Migran Emas bukan sekadar program simbolik, melainkan sebuah langkah konkret yang ditujukan untuk menghadirkan perlindungan holistik bagi para pekerja migran sejak dari desa asal mereka. Program ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat desa terhadap pentingnya tata kelola migrasi yang aman, legal, dan beretika.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan bahwa para pekerja migran tidak hanya diberangkatkan secara prosedural, tetapi juga mendapatkan perlindungan, pembekalan keterampilan, serta jaminan sosial yang layak, baik sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga kembali ke tanah air,” tegas Abdul Kadir.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta seluruh kabupaten dan kota se-Bengkulu. Nota kesepahaman ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem migrasi yang berkelanjutan, aman, dan manusiawi. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penyediaan fasilitas pelatihan, pendampingan hukum, dan akses terhadap layanan keuangan inklusif bagi pekerja migran dan keluarganya.
Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas hadirnya program Desa Migran Emas di Provinsi Bengkulu. Ia menilai bahwa program ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Bengkulu yang banyak memiliki anggota keluarga yang bekerja di luar negeri.
“Kita menyambut baik inisiatif dari Kementerian P2MI ini. Dengan adanya program Desa Migran Emas, masyarakat kita yang ingin bekerja di luar negeri akan mendapatkan informasi, edukasi, dan pembekalan yang jelas. Ini penting untuk meminimalisir risiko perdagangan orang, penipuan, dan eksploitasi terhadap pekerja migran,” ujar Dedy.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu siap mendukung penuh pelaksanaan program ini dengan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara perangkat daerah, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil.
Dalam forum tersebut, para kepala daerah diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan komitmen masing-masing dalam mendukung kebijakan nasional perlindungan pekerja migran. Diskusi interaktif pun berlangsung dinamis, dengan berbagai usulan konkret seperti pembentukan Pusat Layanan Migran di tingkat desa, pelatihan kerja berbasis potensi lokal, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau proses migrasi tenaga kerja.
Program Desa Migran Emas dirancang sebagai model pemberdayaan berbasis desa yang terintegrasi, yang mencakup aspek perlindungan, ekonomi, sosial, dan edukasi. Sasaran program ini antara lain adalah desa-desa kantong migran yang selama ini menjadi sumber utama tenaga kerja luar negeri, namun belum sepenuhnya tersentuh oleh layanan formal perlindungan migran.
Melalui peluncuran ini, Provinsi Bengkulu menjadi salah satu daerah pionir yang diharapkan dapat menjadi contoh dalam penerapan model desa migran yang ideal. Ke depan, Pemerintah Pusat akan terus melakukan evaluasi dan pendampingan untuk memastikan efektivitas program ini serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia.
Dengan sinergi yang terbangun antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan tidak hanya jumlah pekerja migran yang meningkat secara legal dan aman, tetapi juga kualitas hidup mereka dan keluarga yang ditinggalkan dapat lebih terjamin.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
