TEROPONGPUBLIK.CO.ID– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, meluruskan berbagai penafsiran yang berkembang menyusul munculnya sejumlah nama dalam bursa calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Sultan menegaskan, DPD RI tidak sedang mengarahkan dukungan maupun mengusung sosok tertentu untuk mengisi posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut. Menurutnya, lembaga yang dipimpinnya memiliki sikap jelas, yakni mendukung kelancaran agenda kenegaraan serta memastikan setiap tahapan transisi kepemimpinan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Penegasan tersebut disampaikan Sultan ketika memberikan keterangan kepada awak media seusai menghadiri rapat gabungan MPR RI yang membahas persoalan pengganti Gibran Rakabuming Raka di Gedung MPR/DPR RI, Jumat (13/11/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjadi respons atas pertanyaan wartawan mengenai namanya yang turut disebut dalam bursa kandidat Wakil Presiden. Sultan mengingatkan agar posisi kelembagaan DPD tidak dikaitkan dengan kepentingan pencalonan individu ataupun ditafsirkan sebagai bentuk dukungan politik terhadap nama tertentu.
Ia menjelaskan, prioritas DPD saat ini adalah mengambil bagian dalam menjaga stabilitas nasional. Terlebih, dinamika pergantian kepemimpinan nasional membutuhkan kedewasaan seluruh elemen politik agar tidak berkembang menjadi polemik yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.
"Jadi sekali lagi, sekali lagi posisi DPD adalah menyukseskan agenda ini. Transisi ini kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai, dan kewajiban DPD sekali lagi menyukseskan," tegas Sultan.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga menegaskan bahwa DPD RI akan menghormati keputusan Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan figur yang nantinya diusulkan untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, DPD tidak memiliki kepentingan untuk memperdebatkan siapa sosok yang akan muncul dalam proses tersebut. Dukungan lembaga harus diarahkan pada keberhasilan agenda kenegaraan, bukan pada persaingan atau kepentingan politik personal.
Karena itu, ia meminta agar berbagai pernyataan yang disampaikan DPD tidak dipotong dari konteks sebenarnya sehingga menimbulkan kesan bahwa lembaga tersebut tengah membangun dukungan bagi kandidat tertentu.
"Jangan dipelintir, siapapun nama, kapanpun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk menyukseskan dan mendukung," ujarnya.
Sikap tersebut, lanjut Sultan, merupakan bentuk komitmen DPD RI dalam menghormati proses ketatanegaraan. Stabilitas pemerintahan dan kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun figur politik.
Selain menyoroti persoalan pergantian Wakil Presiden, Sultan turut mengingatkan pentingnya membangun suasana politik nasional yang lebih sejuk dan produktif.
Ia menilai, perdebatan politik yang terus berlangsung selama beberapa waktu terakhir telah menyita banyak perhatian, baik di kalangan elite maupun masyarakat. Berbagai polemik di media sosial dan ruang publik dinilai tidak seharusnya terus mendominasi pembicaraan nasional.
Menurut Sultan, energi bangsa akan jauh lebih bermanfaat apabila diarahkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, memperkuat perekonomian, meningkatkan kesejahteraan, serta mempercepat pembangunan di berbagai daerah.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran dari dinamika politik selama dua tahun terakhir. Perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi jangan sampai menghambat pekerjaan besar yang harus diselesaikan pemerintah.
Sultan juga mengingatkan bahwa masyarakat membutuhkan hasil nyata dari penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, para pemimpin dan pemangku kepentingan perlu mengurangi perdebatan yang tidak produktif dan memperbesar ruang kerja sama.
Sultan menaruh harapan besar terhadap keberlanjutan pemerintahan nasional dalam sisa masa kepemimpinan mendatang. Ia menginginkan seluruh komponen bangsa memberikan dukungan agar berbagai program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara optimal.
Menurutnya, pergantian atau penyesuaian dalam kepemimpinan nasional semestinya menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi pemerintahan, bukan justru membuka persaingan politik baru.
Ia berharap sosok Wakil Presiden yang nantinya terpilih mampu bekerja bersama Presiden dalam menjalankan agenda pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
"Harapan kita, sisa tiga tahun ke depan, DPD dan seluruh komponen bangsa mendukung penuh agenda-agenda presiden kita dengan wapres ke depan terpilih sehingga ke depan bangsa ini betul-betul bisa membangun dengan cepat," ungkapnya.
Pernyataan Sultan tersebut memperlihatkan arah sikap DPD RI yang ingin menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus mendukung terciptanya stabilitas politik nasional.
Baginya, kepentingan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap dinamika ketatanegaraan. Proses politik tidak boleh menggeser perhatian pemerintah dari tugas utama meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sultan kembali mengingatkan agar publik tidak salah memahami posisi DPD RI dalam pembahasan calon pengganti Wakil Presiden. Lembaga tersebut tidak sedang mempromosikan kandidat, melainkan berkomitmen mendukung proses kenegaraan agar berlangsung tertib, aman, damai, dan sesuai konstitusi.
Dengan suasana politik yang kondusif serta dukungan seluruh elemen bangsa, Sultan berharap pemerintah dapat memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempercepat pembangunan dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
