TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Pasca pertemuan Gubernur Rohidin Mersyah dengan para Honorer pada Jumat (29/12) lalu, Gubernur berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat terkait penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Para honorer berharap agar pemerintah dapat mengakomodir penerimaan PPK dari berbagai bidang.
Namun, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyarankan agar para honorer saat ini bertahan pada posisinya untuk sementara waktu. Menurutnya, ASN di Pemda Provinsi Bengkulu sudah melampaui 40%, sehingga orientasi non-ASN dianggap sebagai jalur yang lebih realistis.
"Tenaga honorer sebaiknya bertahan pada posisi yang ada karena ASN kita telah melampaui 40% untuk Pemda Provinsi. Harapannya, orientasi non-ASN ini dapat menjadi jalur usaha, mengingat keterbatasan penerimaan di sektor pemerintahan," ujar Sumardi saat diwawancarai pada Senin (2/1).
Sumardi menambahkan bahwa para honorer dan Generasi Z sebaiknya berpikir tentang jalur lain, khususnya dalam berwirausaha. "Harapannya, ekonomi dapat maju melalui pendidikan dan pengembangan wirausaha, karena harapan di sektor pemerintahan terbatas," tutupnya.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
