TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Perkembangan zaman telah membawa perubahan besar dalam pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Jika di masa lalu aktivitas pemerintahan hanya diketahui segelintir orang, kini hampir semua kalangan—mulai dari remaja hingga dewasa—bisa mengakses dan menilai langsung kinerja pemerintah melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, dan Facebook.
Fenomena ini mendorong para kepala daerah untuk lebih terbuka dan aktif menunjukkan kinerja mereka. Tak sedikit program-program unggulan yang digagas pemerintah daerah menjadi viral, menginspirasi daerah lain untuk melakukan hal serupa. Dukungan masyarakat terhadap program yang mereka anggap bermanfaat pun mengalir deras, bahkan ada yang mengirimkan ucapan terima kasih langsung kepada kepala daerah melalui pesan pribadi.
Melihat tren ini, Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menginstruksikan seluruh jajarannya untuk aktif di media sosial. Ia menyadari bahwa banyak keluhan dan aspirasi masyarakat kini disampaikan melalui platform digital. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran pemerintah dalam ruang digital untuk mempercepat respons terhadap permasalahan publik.
“Saya mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot Bengkulu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan yang cepat dan tanggap akan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat,” tegas Dedy dalam arahannya.
Dedy juga menyatakan dirinya akan lebih aktif menggunakan media sosial guna menyerap langsung keluhan warga. Ia menuntut pejabat daerah—mulai dari kepala OPD, camat, hingga lurah—untuk bersikap cepat tanggap dan tidak mengabaikan instruksi pimpinan.
Ia mencontohkan peristiwa nasional yang menjadi sorotan publik, yaitu saat Gubernur Kalimantan Timur mengkritik Gubernur Jawa Barat dan menyebutnya sebagai "Gubernur Konten". Namun, justru publik membela Gubernur Jabar karena dinilai melakukan aksi nyata, meskipun dikemas dalam bentuk konten digital. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kini bisa menilai mana pemimpin yang benar-benar bekerja dan mana yang hanya pencitraan.
“Saat ini, komunikasi dengan masyarakat tidak bisa lagi dilakukan secara konvensional. Sudah harus digital. Contohnya, Gubernur Helmi Hasan saat live TikTok, seluruh jajarannya langsung siaga. Ketika ada laporan soal sekolah rusak, langsung ditindaklanjuti,” katanya.
Lebih lanjut, Dedy menegaskan bahwa setiap OPD di Kota Bengkulu wajib memiliki akun media sosial resmi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui aktivitas pemerintah dan bisa menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia bahkan akan menandai akun pejabat terkait ketika ada keluhan dari warga.
“Misalnya ada laporan soal sampah di wilayah Gading Cempaka, saya akan tag akun camat dan meminta segera ditindaklanjuti. Maksimal satu hari harus ada tindakan dan laporan perkembangan,” tegasnya.
Dedy juga mengingatkan bahwa ia tidak ingin mendengar alasan klasik soal keterlambatan penanganan. Menurutnya, siapa pun yang tidak sanggup mengikuti ritme kerja cepat dan responsif ini dipersilakan mundur secara baik-baik.
“Mari kita bantu rakyat. Jika tidak mampu, sampaikan secara terbuka. Jangan malah bicara di belakang,” tutupnya dengan tegas.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
