TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025, sebuah agenda strategis yang setiap tahun menjadi ruang konsolidasi bagi para pejabat pembina kepegawaian dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan arah kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “ASN Bergerak Bersama Wujudkan Asta Cita”, selaras dengan delapan agenda prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Tema tersebut menegaskan harapan agar seluruh ASN di Indonesia mampu bergerak serentak, saling mendukung, serta berorientasi pada percepatan pencapaian Asta Cita melalui birokrasi yang lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi.
Kegiatan yang berlangsung secara nasional itu turut dihadiri perwakilan dari Pemerintah Kota Bengkulu. Kepala BKPSDM Kota Bengkulu, Achrawi, hadir mewakili Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi. Ia didampingi Analis SDM Ahli Madya, Ali Martono, yang juga mengikuti seluruh rangkaian diskusi dan pemaparan kebijakan kepegawaian.
Dalam keterangannya, Ali Martono menjelaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga arena penting untuk menyatukan visi ke depan. Menurutnya, tema besar yang diusung tahun ini menggambarkan keseriusan pemerintah pusat memastikan seluruh ASN memiliki komitmen dan gerak langkah yang sama.
“Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BKN Pusat. Inti dari rakornas ini adalah bagaimana seluruh ASN bergerak serentak dalam mewujudkan Asta Cita Presiden RI,” kata Ali usai mengikuti sesi pleno.
Ia menambahkan, Rakornas bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan wadah strategis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan strategi manajemen ASN. Dengan demikian, kebijakan yang lahir tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar selaras dengan arah pembangunan nasional.
Pesan kuat disampaikan Kepala BKN, Prof. Zudan, yang menegaskan bahwa Rakornas Kepegawaian 2025 menjadi titik penting dalam memastikan transformasi manajemen ASN berjalan secara modern, efektif, dan berbasis data. Menurutnya, ASN harus mampu menjawab tantangan baru di sektor publik yang menuntut kerja cepat, tepat, dan berorientasi pada hasil.
“Transformasi birokrasi perlu dipercepat agar ASN lebih adaptif dalam menghadapi isu strategis, termasuk ketahanan pangan, peningkatan pelayanan sosial, hingga percepatan transformasi digital,” ujar Ali mengutip penyampaian Kepala BKN.
Selain itu, Rakornas juga menekankan perlunya peningkatan kolaborasi antar daerah, kementerian, dan lembaga. Sinergi lintas sektor ini dinilai menjadi kunci keberhasilan reformasi manajemen ASN, terutama dalam mendukung agenda prioritas nasional yang menuntut koordinasi lintas wilayah dan lintas instansi.
Melalui Rakornas Kepegawaian 2025, pemerintah berharap lahir berbagai kebijakan dan langkah konkret yang memperkuat kapasitas ASN sebagai motor penggerak pembangunan. Dengan manajemen kepegawaian yang lebih profesional, terintegrasi, dan berbasis data, ASN diharapkan mampu memberikan layanan publik yang semakin berkualitas serta mendorong terciptanya birokrasi modern yang melayani.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
