TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota Bengkulu mulai mematangkan strategi menghadapi tantangan ekonomi daerah melalui penguatan digitalisasi transaksi pemerintah dan pengendalian inflasi. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah untuk membangun sistem ekonomi yang lebih efisien sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Persiapan itu dibahas dalam audiensi Pemerintah Kota Bengkulu bersama Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu, Senin (7/9/2026). Pertemuan tersebut menjadi salah satu tahapan menuju pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang direncanakan berlangsung pada pertengahan September 2026.
Audiensi dari Pemkot Bengkulu dipimpin Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Kota Bengkulu, Dewi Dharma. Ia didampingi Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Lia Kamalia Heryati.
Sejumlah perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi daerah turut dilibatkan. Di antaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Pertanian, serta Bagian Ekonomi.
Keterlibatan banyak sektor tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi transaksi dan pengendalian inflasi tidak dapat berjalan secara parsial. Dibutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, sektor perbankan, pelaku usaha hingga masyarakat sebagai pengguna layanan dan bagian dari aktivitas ekonomi.
Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian Pemkot Bengkulu adalah optimalisasi TP2DD. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu membuat proses pembayaran maupun penerimaan daerah menjadi lebih mudah, transparan, cepat, dan terdokumentasi dengan baik.
Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan semakin luasnya penggunaan transaksi non-tunai, pemerintah memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan penerimaan sekaligus memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika memenuhi kewajiban pembayaran kepada daerah.
Digitalisasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada aspek teknologi. Pemkot Bengkulu ingin menjadikannya sebagai bagian dari pembenahan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik agar semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Di sisi lain, penguatan TPID diarahkan untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok. Pengendalian inflasi menjadi penting karena perubahan harga komoditas strategis dapat langsung memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, koordinasi antar-OPD menjadi bagian penting dalam membaca perkembangan harga, ketersediaan pasokan, distribusi barang, serta kondisi pasar. Pemerintah daerah bersama mitra terkait dituntut mampu merespons potensi gejolak harga secara cepat dan tepat.
Stabilitas harga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan harga kebutuhan pokok yang terkendali, daya beli masyarakat dapat terjaga dan aktivitas ekonomi lokal tetap bergerak.
Pemkot Bengkulu juga melihat penguatan TP2DD dan TPID sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas tata kelola ekonomi daerah. Berbagai inovasi yang dilakukan nantinya diharapkan memberikan dampak nyata, bukan sekadar memenuhi indikator administratif.
Dewi Dharma menegaskan, agenda HLM TP2DD dan TPID memiliki posisi penting dalam menyatukan strategi pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan.
“High Level Meeting TP2DD dan TPID ini adalah platform yang sangat strategis bagi kita semua. Melalui sinergi kuat bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kota Bengkulu berkomitmen penuh menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih efisien dan stabil,” jelas Dewi.
Menurutnya, kolaborasi yang dibangun diharapkan mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Digitalisasi transaksi diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan PAD, sementara kebijakan pengendalian inflasi diarahkan untuk mempertahankan stabilitas harga.
“Kita optimis kolaborasi ini tidak hanya mendongkrak PAD melalui digitalisasi transaksi, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam menjaga stabilitas harga di pasar. Target kita bersama adalah menghadirkan inovasi pengendalian inflasi yang efektif demi kesejahteraan masyarakat, dan semoga kerja keras ini berbuah apresiasi di ajang TPID Awards,” pungkasnya.
Dengan persiapan menuju HLM pertengahan September, Pemkot Bengkulu berharap seluruh unsur terkait dapat menyatukan program dan memperkuat koordinasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian Kota Bengkulu yang semakin digital, stabil, inklusif, dan berkelanjutan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
