TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus memperkuat langkah penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (gepeng) yang masih marak ditemukan di sejumlah titik persimpangan dan kawasan keramaian kota. Upaya ini tidak lagi hanya sebatas penertiban, tetapi diarahkan pada pembinaan berkelanjutan melalui akses pendidikan dan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sahrin Siregar menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelamatkan anak-anak usia sekolah agar tidak terus hidup dan bekerja di jalanan. Menurutnya, pendidikan menjadi solusi paling penting untuk memutus rantai kemiskinan dan ketergantungan hidup di jalan.
“Anak-anak yang masih usia sekolah dan terjaring di lapangan akan kami arahkan mengikuti pendidikan melalui Sekolah Rakyat, sekolah negeri, maupun program Paket C. Kami ingin mereka punya masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Dinsos Kota Bengkulu secara rutin melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah lokasi yang kerap menjadi tempat aktivitas anak jalanan dan gepeng. Dari hasil pendataan tersebut, pemerintah akan memverifikasi identitas dan kondisi keluarga anak-anak tersebut sebelum diusulkan masuk dalam program pendidikan yang tersedia.
Program Sekolah Rakyat sendiri dinilai menjadi salah satu solusi alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah atau terkendala ekonomi. Selain memberikan pendidikan formal, program tersebut juga diharapkan mampu membentuk karakter dan keterampilan anak sehingga mereka dapat lebih mandiri di masa depan.
Sahrin menjelaskan, pendekatan yang dilakukan pemerintah kini lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan pembinaan dibanding sekadar penindakan di lapangan. Anak-anak yang ditemukan mengamen atau meminta-minta akan dibina secara bertahap agar tidak kembali turun ke jalan.
“Kami tidak ingin mereka hanya ditertibkan sesaat lalu kembali lagi ke jalan. Yang kami lakukan adalah pembinaan berkelanjutan supaya mereka memiliki kesempatan hidup yang lebih layak,” katanya.
Sementara itu, untuk gepeng yang sudah melewati usia sekolah, Dinsos akan melakukan pengecekan data kependudukan dan status sosial ekonomi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah mereka telah masuk dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan lainnya.
Jika ditemukan belum terdaftar, maka pemerintah akan melakukan pendampingan agar mereka bisa memperoleh hak bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi aktivitas meminta-minta di jalanan akibat faktor ekonomi.
Selain upaya pembinaan dan pendataan, Dinsos Kota Bengkulu juga mengajak masyarakat ikut berperan aktif dalam mendukung program pemerintah. Salah satunya dengan tidak memberikan uang secara langsung kepada pengemis atau anak jalanan di persimpangan jalan.
Menurut Sahrin, kebiasaan memberi uang di jalan justru berpotensi menimbulkan ketergantungan dan membuat mereka terus kembali ke jalan. Ia menyarankan masyarakat menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi, panti sosial, maupun program pemerintah agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kalau masyarakat ingin membantu, silakan melalui lembaga resmi atau program sosial pemerintah. Dengan begitu pembinaan bisa berjalan maksimal dan mereka tidak terus bergantung hidup di jalan,” tambahnya.
Pemerintah Kota Bengkulu berharap melalui integrasi pendidikan, bantuan sosial, dan pembinaan yang konsisten, jumlah anak putus sekolah di kalangan gepeng dapat terus ditekan. Selain itu, program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib sekaligus memberikan kesempatan hidup yang lebih baik bagi masyarakat rentan.
Dengan pendekatan yang lebih humanis dan menyentuh akar persoalan, Pemkot Bengkulu optimistis penanganan anak jalanan dan gepeng dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga generasi muda tidak lagi menjadikan jalanan sebagai tempat mencari penghidupan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
