TEROPONGPUBLIK.CO.ID<<<>>>> Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi bersama Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Ratu Agung DPRD Kota Bengkulu, Senin (8/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, didampingi Wakil Ketua I Rahmat Widodo dan Wakil Ketua II Riduan. Turut hadir jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota, anggota dewan, kepala OPD, camat, lurah, serta para undangan lainnya.
Nota Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dokumen tersebut menjadi dasar penting untuk mengarahkan kebijakan perubahan APBD tahun 2025.
Dalam sambutannya, Walikota Dedy Wahyudi menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan dukungan penuh DPRD serta TAPD dalam menyusun KUPA-PPAS Perubahan APBD. Ia menegaskan bahwa hasil pembahasan tersebut bukan hanya dokumen formalitas, tetapi sebuah komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada DPRD dan seluruh tim yang sudah bekerja keras membahas KUPA-PPAS. Harapan kita, semua program yang disepakati benar-benar bisa berjalan baik dan memberi manfaat nyata untuk warga Bengkulu,” ujarnya.
Dedy menegaskan bahwa prioritas utama dalam perubahan APBD tahun ini tetap difokuskan pada sektor infrastruktur. Menurutnya, aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa perbaikan jalan, pengendalian banjir, penerangan jalan, serta pembangunan pasar masih menjadi kebutuhan mendesak.
“Kita tidak ingin lagi ketika hujan datang, masyarakat harus menghadapi banjir. Kita juga tidak ingin warga mengeluhkan jalan rusak atau lingkungan gelap karena minim penerangan. Maka saya mengajak dewan agar anggaran kita benar-benar diarahkan ke infrastruktur,” tegasnya.
Ia menambahkan, fokus pembangunan yang digalakkan bersama Wakil Walikota Ronny tetap mengutamakan fasilitas dasar sebelum melangkah ke sektor lain. “Bukan berarti bidang lain tidak penting, tapi saat ini prioritas kita adalah jalan, drainase, lampu jalan, pasar, baru kemudian penataan kota secara menyeluruh,” jelas Dedy.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat proses penyusunan APBD Perubahan agar segera bisa dijalankan. Baginya, percepatan itu penting agar hasil pembangunan segera dirasakan oleh masyarakat.
“Kami ingin APBD Perubahan ini berjalan cepat tapi tetap sesuai aturan. Prinsipnya, apa yang menjadi harapan rakyat harus kita wujudkan. Karena kekuatan kami ada di rakyat,” kata Herimanto.
Ia menekankan, arah kebijakan pembangunan dalam APBD-P akan tetap menitikberatkan pada sektor infrastruktur. Menurutnya, kebutuhan masyarakat paling besar saat ini adalah perbaikan jalan, saluran drainase, serta fasilitas umum lain yang kondisinya masih banyak mengalami kerusakan.
“Benar yang disampaikan Walikota tadi, jalan dan siring di berbagai titik masih rusak, padahal sebentar lagi musim hujan. Kalau tidak ditangani, pasti masyarakat resah. Kami di dewan sering mendapat keluhan langsung dari warga setiap kali terjadi hujan deras. Karena itu kami sepakat, infrastruktur harus diprioritaskan agar rakyat benar-benar bahagia,” ungkapnya.
Dengan adanya kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif ini, Pemerintah Kota Bengkulu berharap pembangunan infrastruktur dapat menjadi motor penggerak kesejahteraan. Sinergi yang terjalin diharapkan mampu menjawab keluhan masyarakat sekaligus menghadirkan wajah kota yang lebih tertata, nyaman, dan aman bagi seluruh warganya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
