TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil, termasuk Pulau Enggano. Salah satu langkah nyata adalah rencana peningkatan status Rumah Sakit Bergerak Enggano yang berlokasi di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, menjadi Rumah Sakit Pratama.
Wakil Gubernur Mian, saat melakukan kunjungan kerja ke RS Bergerak Enggano pada Rabu (9/7), menegaskan pentingnya peningkatan layanan kesehatan di pulau terluar tersebut. Dalam kunjungannya, Mian mengungkapkan rencana untuk mendorong revitalisasi rumah sakit menjadi Rumah Sakit Pratama atau Rumah Sakit Tipe D.
“Kita berkomitmen untuk memperjuangkan peningkatan status Rumah Sakit Bergerak ini menjadi Rumah Sakit Pratama. Namun tentu harus melalui prosedur, di mana pengusulan tetap dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan didukung oleh gubernur. Yang terpenting adalah pembagian tugas dan kewenangan harus jelas,” ujar Mian.
Sejak dilantik pada 21 Februari 2025, pasangan Helmi–Mian menjadikan sektor kesehatan sebagai salah satu prioritas utama melalui program "Bantu Rakyat", yang berfokus pada pemerataan akses layanan publik di wilayah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
Menurut Mian, langkah peningkatan status RS Bergerak ini tidak bisa dilakukan sepihak oleh provinsi. Oleh karena itu, koordinasi antara Pemprov Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara menjadi kunci keberhasilannya. Selain itu, ketersediaan lahan juga menjadi syarat penting.
“Kita sudah melihat langsung kondisi rumah sakit ini. Nantinya, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara akan kita dorong agar turut mengambil peran. Di Ketahun, Ipuh, dan Mukomuko sudah ada Rumah Sakit Pratama, jadi tidak ada alasan Enggano tertinggal. Tapi tentu, lahan harus tersedia dan statusnya jelas,” ujarnya menambahkan.
Dalam kesempatan tersebut, Mian juga meminta Camat Enggano untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten agar bangunan RS Bergerak yang saat ini digunakan tidak dibongkar.
“Pak Camat, saya minta agar dicek lagi status lahan dan koordinasi dengan kabupaten. Kita ingin bangun Rumah Sakit Pratama di lokasi yang bersebelahan, agar layanan tidak terganggu. Setelah itu, baru kita lakukan penghapusan aset lama. Sepulang dari kunjungan ini, saya akan sampaikan langsung kepada Bupati agar ini segera dibahas,” jelasnya.
Pernyataan Wakil Gubernur tersebut disambut positif oleh tenaga kesehatan setempat. Perawat Umum Rumah Sakit Bergerak Enggano, Kumala Sari, mengungkapkan bahwa aspirasi serupa telah disampaikan sejak beberapa tahun lalu, namun belum mendapat respons konkret.
“Sebenarnya sudah lama kami usulkan, sejak tim dari Presiden Jokowi berkunjung ke sini. Tapi belum ada kelanjutan. Kami sangat berharap pemerintah kali ini serius memperjuangkan ini,” ujar Kumala.
Selain masalah status rumah sakit, Camat Enggano, Susanto, turut mengangkat persoalan terkait layanan BPJS Kesehatan yang belum terintegrasi di RS Bergerak tersebut. Menurutnya, kondisi ini sangat memberatkan masyarakat karena biaya rawat inap cukup tinggi.
“Biaya rawat inap bisa mencapai satu juta rupiah per malam karena tidak ada kerja sama dengan BPJS. Ini sangat memberatkan masyarakat. Kalau tidak segera ditangani, masyarakat bisa tambah sakit karena memikirkan biaya,” ujar Susanto.
Dengan berbagai persoalan yang masih dihadapi, dorongan Pemprov Bengkulu untuk meningkatkan status RS Bergerak Enggano menjadi Rumah Sakit Pratama menjadi langkah penting yang dinanti-nantikan masyarakat. Selain dapat memperkuat akses layanan kesehatan, peningkatan status ini juga akan membuka peluang kerja sama dengan BPJS, serta memperkuat infrastruktur kesehatan di wilayah terluar Indonesia.
Pemprov Bengkulu berharap, dengan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat setempat, cita-cita mewujudkan layanan kesehatan yang merata hingga ke pelosok dapat segera terealisasi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
