TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat sinergi antara program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh masyarakat di Bumi Rafflesia dapat merasakan dampak positif dari pembangunan sektor pertanian secara merata dan berkelanjutan.
Komitmen ini kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu yang digelar pada Selasa (5/8/2025). Wakil Gubernur Bengkulu, H. Mian, yang hadir memimpin rapat, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurut Mian, program-program pembangunan di bidang pertanian tidak dapat berjalan maksimal apabila masih terjadi ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mencontohkan bagaimana program optimalisasi lahan pertanian atau *Oplah* sangat membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Di provinsi ini kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, apalagi dalam urusan pertanian. Semua saling terkait. Ketika kita bicara Oplah, maka peran Dinas PU sangat besar. Tidak akan ada pertanian pangan yang berhasil—terutama tanaman padi—jika sumber airnya tidak mencukupi,” tegas Mian dalam arahannya.
Ia menyampaikan bahwa persoalan irigasi, infrastruktur pendukung, hingga pemetaan lahan harus dibahas dan ditangani bersama agar tidak terjadi miskomunikasi, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program. Hal ini menjadi sangat penting mengingat ketahanan pangan merupakan isu strategis yang mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Mian juga mengungkapkan bahwa Pemprov Bengkulu telah menetapkan optimalisasi lahan berbasis konektivitas irigasi sebagai salah satu program prioritas pembangunan pertanian pada tahun 2026 mendatang. Program ini akan difokuskan pada wilayah yang memiliki potensi besar untuk peningkatan produksi pangan, khususnya padi dan hortikultura.
“Mari kita bersama-sama memetakan, menjalankan, dan melaksanakan dengan baik program optimalisasi lahan melalui konektivitas irigasi. Ini menjadi titik tekan program 2026 yang akan kita jadikan skala prioritas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mian meminta agar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan terus melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi hambatan-hambatan teknis maupun non-teknis di lapangan.
Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana sinergi antara Pemprov Bengkulu dengan Balai Wilayah Sungai (BWS), Dinas PUPR, serta pemerintah kabupaten/kota, untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang selama ini terkendala oleh keterbatasan air dan akses jalan usaha tani.
Selain itu, Pemprov juga mendorong penguatan peran kelompok tani dan penyuluh pertanian dalam mendukung keberhasilan program. Pemerintah daerah akan menyediakan pelatihan, pendampingan, serta bantuan sarana produksi pertanian secara bertahap.
Mian optimistis, jika sinergi antarlembaga dapat terus diperkuat dan program dijalankan secara terencana serta berkelanjutan, maka Bengkulu akan mampu meningkatkan swasembada pangan dan menciptakan ketahanan pangan daerah yang tangguh di masa depan.
“Program ini bukan hanya target tahunan, tapi bagian dari investasi jangka panjang untuk kemandirian pangan Bengkulu. Mari kita wujudkan bersama,” tutup Mian.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
